JK Nilai Tak Ada Masalah dengan Keputusan Panglima TNI Anulir Mutasi 16 Perwira Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, tak ada masalah terkait keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang menganulir mutasi 16 perwira tinggi (Pati) TNI.

Ia mengatakan, hal itu tak akan menimbulkan kegaduhan di internal TNI.

Kalla yakin TNI tetap solid.

"Saya kira tidak (mengganggu), itu masalah internal TNI," kata JK, sapaannya, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Baca juga: Anulir Keputusan Jenderal Gatot, Ini Penjelasan Panglima TNI

Ia mengatakan, TNI memiliki disiplin tinggi untuk mengabdi dan menjaga pertahanan negara. Disiplin tersebut akan bergantung pada Panglima TNI yang memimpin.

"TNI itu punya disiplin yang kuat, tergantung Panglimanya gimana," lanjut JK.

Agus Suparto/Fotografer Kepresidenan Jenderal Gatot Nurmantyo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saling memberi hormat usai pelantikan di Istana Negara, Junat (8/12/2017).

Surat yang diterbitkan Gatot bernomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember dianulir lewat penerbitan surat keputusan baru dari Panglima Hadi bernomor Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember.

Dalam surat keputusan yang diteken pada akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI, Gatot Nurmantyo memutasi 85 perwira tinggi TNI.

Namun, melalui surat keputusan baru ini, rotasi terhadap 16 perwira tinggi TNI yang sebelumnya dilakukan Gatot dinyatakan tidak ada.

Baca: Panglima TNI Anulir Rotasi yang Dilakukan Gatot Nurmantyo

Salah satu perwira tinggi yang batal dirotasi adalah Letjen TNI Edy Rahmayadi.

Edy sebelumnya dirotasi Gatot dari jabatan Pangkostrad menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD dalam rangka pensiun dini. Namun, rotasi itu dinyatakan tidak ada dan Edy tetap menjabat Pangkostrad.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beralasan keputusan mutasi tersebut diambil atas kebutuhan dan tantangan organisasi.