Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung Anggap Tak Masalah Ada Faksi di Parpol

Kompas.com - 19/12/2017, 16:59 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, perbedaan pandangan dalam sebuah organisasi adalah hal yang biasa.

Demikian pula jika perbedaan tersebut menciptakan kelompok-kelompok atau faksi.

Hal itu diungkapkan Akbar menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo pada pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Senin (18/12/2017) malam.

Menurut Akbar, faksi-faksi di internal partai politik tak menjadi masalah selama partai bisa melakukan manajemen konflik dengan baik.

"Yang penting dalam politik adalah adanya kepemimpinan politik dan satu yang penting adalah bagaimana satu organisasi politik, perbedaan-perbedaan itu bisa dilakukan manajemennya. Management of conflict itu paling penting dalam politik dan sangat banyak perannya ketua umum," kata Akbar, di sela Munaslub Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Baca: Aburizal Anggap Wajar Adanya Faksi-faksi di Golkar

Akbar mengatakan, manajemen konflik sangat penting. Jika tak berjalan baik, maka perbedaan-perbedaan yang ada akan menguap dan bermuara pada konflik terbuka.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo usai memberikan sambutan saat acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Munaslub ini dilakukan untuk memilih ketua umum baru Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto untuk menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus pidana korupsi KTP elektronik.KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI Presiden Republik Indonesia Joko Widodo usai memberikan sambutan saat acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Munaslub ini dilakukan untuk memilih ketua umum baru Partai Golkar yaitu Airlangga Hartarto untuk menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus pidana korupsi KTP elektronik.
Menurut dia, manajemen konflik bisa dilakukan melalui peraturan-peraturan organisasi dan semua harus mematuhinya.

"Walaupun tidak berarti (peraturan itu) mengurangi kebebasan. Kebebasan diberikan, seandainya ada perbedaan-perbedaan itu bermuara pada satu perbedaan yang tajam tapi adanya dengan kemampuan management of conflict, saya yakin itu bisa diatasi," kata mantan Ketua DPR RI itu.

Baca juga: Saat Jokowi Blak-blakan soal Kubu-kubuan di Golkar

Mengenai pernyataan Presiden Jokowi soal adanya sejumlah faksi di Golkar, Akbar berpendapat berbeda.  

"Kami sih tidak pernah menyebut ada faksi, pertama. Kedua, tidak bisa juga dikatakan secara eksplisit ada faksi JK (Jusuf Kalla), faksi saya, faksi yang lain," ujar Akbar.

Jokowi singgung faksi di Golkar

Presiden Jokowi membuat kehebohan dalam pidatonya pada pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Tiba-tiba Jokowi membuka rahasia umum di kalangan Golkar soal "kubu-kubuan" yang ada di dalam partai berlambang beringin tersebut.

Baca juga: Alasan Jokowi Blak-blakan soal Kubu-kubu di Golkar

"Yang saya tahu, ada grup-grup besar di Golkar. Ada grupnya Pak JK (Jusuf Kalla) ada. Ada grup besar dari Pak ARB (Aburizal Bakrie) ada. Diem-diem, tapi ada," kata Jokowi, lantas disambut tawa semua yang hadir di sana.

Jokowi pun kembali membuka grup lainnya yang kerap memegaruhi keputusan politik di Golkar. Mereka yang nama-namanya disebut Jokowi terlihat tertawa.

"Ada juga grup besar Pak Akbar Tanjung, ada, semua tahu. Ada juga grup besar Pak Agung Laksono. Dan grup besar lainnya," lanjut Jokowi.

Kompas TV Airlangga Hartarto ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua umum Golkar.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com