Ombudsman Nilai Ada Kejanggalan pada Peralihan Lahan di Pulau Pari

Ombudsman juga akan mengecek mengenai peruntukan lahan Pulau Pari. PT Bumi Pari Asri disebut-sebut berencana membangun resor, akuarium, dan tempat pertemuan di Pulau Pari.

"Kami harus cek nanti kesesuaian tata ruangnya. Apakah itu boleh nanti dibangun pariwisata yang untuk cottage atau untuk permukiman yang untuk perumahan, itu kan juga ada kesesuaian yang harus kami cermati juga," ujar Alamsyah.

Tidak menutup kemungkinan Ombudsman akan berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut dia, Gubernur punya peranan dalam menegakkan aturan masalah tata ruang.

"Kita lihat dulu tata ruangnya sudah ditetapkan enggak? Kalau tata ruangnya enggak sinkron, gubernur harus menegakkan tata ruang itu. Tapi kalau tata ruangnya sinkron, (ya) aspek keadilan, nah itu adalah BPN," ujar Alamsyah.

Namun, Ombudsman belum melakukan pembicaraan dengan DKI mengenai aduan warga yang mereka tangani ini.

"Belum, kami masih fokus untuk dapatkan temuannya. Jadi begitu kami fix, kami akan mulai memuat catatan-catatan untuk para pihak semua," kata dia.