Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Tokoh Papua, Harga BBM Hanya Turun Saat Jokowi Blusukan ke Papua

Kompas.com - 18/12/2017, 17:48 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tokoh agama di Papua, Pastor John Djonga, menyebutkan, kebijakan bahan bakar minyak satu harga di Papua belum berjalan dengan baik.

Ia mengatakan, harga BBM hanya turun seperti di Jawa, saat Presiden Joko Widodo melakukan blusukan di Papua.

Akan tetapi, tak lama setelah Jokowi meninggalkan Papua, harga BBM kembali melonjak.

"Beliau pulang, satu-dua minggu, harga kembali 'normal'," kata John saat berbicara dalam Seminar Nasional "Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Papua" di Auditorium LIPI, Jakarta, Senin (18/12/2017).

John mengatakan, ia memantau langsung kondisi ini di Yahukimo, Papua.

Baca juga: Ini Cara Pertamina Wujudkan BBM Satu Harga di Kalimantan  

Saat Jokowi baru mencanangkan program BBM satu harga di kabupaten itu pada Oktober 2016, John mengakui bahwa harganya sama seperti di Jawa, yakni Rp 6.450 per liter untuk premium dan Rp 5.150 per liter untuk solar.

Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kota Sorong, Papua Barat, Senin (29/12/2014). Pagi hari, Presiden blusukan ke perkampungan nelayan di Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi. Tampak Presiden berdialog dengan perwakilan nelayan. Selain itu, Presiden juga memberi bantuan motor untuk perahu nelayan di tempat tersebut. KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kota Sorong, Papua Barat, Senin (29/12/2014). Pagi hari, Presiden blusukan ke perkampungan nelayan di Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi. Tampak Presiden berdialog dengan perwakilan nelayan. Selain itu, Presiden juga memberi bantuan motor untuk perahu nelayan di tempat tersebut.
"Sekarang sudah Rp 30.000 lagi. Bahkan dalam rangka Tahun Baru dan Natal, tahun lalu kami sampai Rp 100.000," ucap John.

John mengatakan, program BBM satu harga ini sebenarnya sangat baik bagi masyarakat Papua. Sayangnya, program ini belum bisa berjalan jika tak ada pengawasan.

"Lalu siapa yang harus monitoring dan harus menangani? Sementara pejabat di Tanah itu, bupatinya banyak di Jayapura atau di Jakarta," kata John.

BBM satu harga

Pencanangan BBM satu harga dilakukan Jokowi di Bandara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Selasa (18/10/2016).

Baca: Jumlah Wilayah BBM Satu Harga Tembus 38 Titik

Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan bahwa harga BBM di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat harus sama dengan wilayah lain, yakni Rp 6.450 per liter untuk premium.

Jokowi menilai, ada ketidakadilan selama bertahun-tahun karena harga premium di wilayah terpencil di Papua bisa mencapai Rp 100.000 rupiah per liter.

Saat itu, Jokowi mengatakan, Pertamina sudah melakukan sejumlah langkah untuk menurunkan harga BBM di Papua. Pertama adalah dengan mengembangkan sembilan lembaga penyalur BBM.

Kapasitas penyimpanan BBM di penyalur juga diperbesar. Selain itu, Pertamina juga sudah membeli dua pesawat Air Tractor AT-802 yang bisa mengangkut 4.000 liter BBM untuk didistribusikan ke daerah yang sulit dijangkau lewat jalur darat.

Jokowi berharap praktik penyaluran BBM di lapangan berjalan sesuai harapan. Ia mengingatkan jangan sampai BBM yang sudah dijual murah hanya dikuasai kelompok tertentu dan kembali dijual dengan harga yang mahal kepada masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com