Cak Imin Minta Jokowi Tak Tandatangani Ratifikasi Pengendalian Rokok

Kompas.com - 15/12/2017, 23:00 WIB
Ketum PKB Muhaimin Iskandar usai bertemu Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (SP RTMM) di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (15/12/2017). Dok PKBKetum PKB Muhaimin Iskandar usai bertemu Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (SP RTMM) di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (15/12/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta Presiden Joko Widodo tidak menandatangani ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Pasalnya, jika peredaran tembakau dan rokok dikendalikan, maka hal itu akan berdampak pada nasib petani tembakau dan pekerja rokok tembakau.

Hal ini disampaikan Muhaimin usai bertemu Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (SP RTMM) di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (15/12/2017).

"PKB berkomitmen menolak FCTC, kami berharap Presiden Jokowi sejalan dengan PKB dengan tidak menandatangani FCTC WHO tersebut," kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya, Jumat malam.

(Baca juga : Pemohon Keliru, MK Tolak Uji Materi agar Iklan Rokok Ditiadakan)

"Karena hal itu berkolerasi langsung dengan nasib pekerja rokok tembakau di Tanah Air," tambah pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

Selain itu, Muhaimin juga mengingatkan bahwa ratifikasi FCTC juga dapat berdampak pada penurunan pendapatan dari cukai rokok.

Diketahui, cukai rokok berkontribusi besar terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Muhaimin pun berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tidak serampangan menaikan cukai rokok karena hal itu berbanding lurus dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para pekerja sigaret rokok tangan.

"Kalaupun pemerintah berniat menaikkan cukai, sebaiknya pemerintah juga melibatkan SP RTMM. Saya kira mereka lah yang paling mengetahui kondisi riil di lapangan," ucap Muhaimin.

(Baca juga : Ditopang Cukai Rokok, Pemerintah Jamin Arus Keuangan BPJS Kesehatan Aman)

Muhaimin juga mengingatkan pemerintah daerah tidak memperbanyak kawasan tanpa rokok (KTR). Tapi lebih mempertimbangkan pendapatan cukai rokok itu sendiri.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Eks Dirjen Kemendagri Diduga Minta 'Uang Pelicin' agar Dana PEN Kolaka Timur Bisa Cair...

Saat Eks Dirjen Kemendagri Diduga Minta "Uang Pelicin" agar Dana PEN Kolaka Timur Bisa Cair...

Nasional
Pusako: Jika Koruptor Rp 50 Juta Dibiarkan, maka Akan Timbul Budaya Korupsi Baru

Pusako: Jika Koruptor Rp 50 Juta Dibiarkan, maka Akan Timbul Budaya Korupsi Baru

Nasional
UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

Nasional
Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Nasional
KSAU Sebut Pesawat Tempur TNI AU Kini Tak Harus Izin Singapura jika Melintasi Kepri

KSAU Sebut Pesawat Tempur TNI AU Kini Tak Harus Izin Singapura jika Melintasi Kepri

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Nasional
Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Nasional
Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Nasional
UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

Nasional
Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Nasional
Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Nasional
Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Nasional
Edy Mulyadi Dilaporkan atas Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Edy Mulyadi Dilaporkan atas Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Nasional
Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Nasional
Marsdya Andyawan Resmi Jabat Panglima Komando Operasi Udara Nasional

Marsdya Andyawan Resmi Jabat Panglima Komando Operasi Udara Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.