Sebelum Palestina Merdeka, Indonesia Tolak Hubungan Diplomatik dengan Israel

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Sunarko menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel selama negara tersebut tidak mengakui kemerdekaan Palestina secara penuh.

Hal itu dia ungkapkan saat menjadi pembicara dalam diskusi media bertajuk 'Indonesia Bersama Palestina' Forum Merdeka Barat 9 di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2017).

"Israel tidak memberi kemerdekaan secara penuh kepada Palestina. Selama Israel tidak sepakat maka indonesia memilih tidak ingin ada hubungan diplomatik dengan Israel," ujar Sunarko.

Sunarko menuturkan, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina sudah ditegaskan sejak masa kepemimpinan Presiden Soekarno.

Baca juga : Palestina: Terima Kasih, Indonesia! Syukron, Indonesia!

Melalui upaya diplomatik dan politik luar negeri, Indonesia selalu menyuarakan dukungan dan solidaritas dari berbagai negara terhadap persoalan Palestina.

"Tak terbantahkan, Indonesia bersama Palestina. Dan sampai kapanpun, Indonesia akan selalu bersama perjuangan rakyat Palestina, hinga Palestina meraih kemerdekaan. Seperti diketahui, Bangsa Indonesia telah bersama Palestina sejak 70 tahun yang lalu," tuturnya.

Selain itu, lanjut Sunarko, klaim Israel atas wilayah Yerusalem Timur yang telah menjadi bagian dari Palestina, bertentangan dengan konstitusi Indonesia.

Oleh sebab itu, Indonesia selalu mendorong upaya menuju kemerdekaan Palestina, salah satunya dalam KTT Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), di Istanbul, Turki pada 13 Desember 2017 lalu.

Baca juga : PM Israel Tolak Deklarasi OKI Soal Yerusalem Timur

“Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Sehinga, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Atas dasar itulah, Indonesia akan selalu ikut serta dalam ketertiban dan perdamaian dunia," ucapnya.

“Dalam forum KTT LB OKI, Indonesia berupaya keras agar dunia melihat dan memberikan perhatian lebih kepada Palestina. Ini merupakan langkah konkret Pemerintah Indonesia agar Palestina mendapatkan hak-haknya sebagai sebuah bangsa dan negara," kata Sunarko.

Salah satu masalah besar dalam konflik Israel-Palestina adalah status kota Yerusalem. Pada 1980, Israel menyatukan Yerusalem Barat dan Timur sekaligus mengklaim kota itu sebagai ibu kota negara Yahudi tersebut.

Namun, Palestina juga mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Saling klaim Yerusalem ini menjadi salah satu ganjalan dalam proses perdamaian di Timur Tengah hingga kini.

Baca juga : Di Yerusalem, Umat Muslim dan Kristen Bersatu Menentang Israel

Ganjalan lain yang menghambat proses perdamaian antara Israel dan Palestina adalah kebijakan Israel membangun permukiman Yahudi di wilayah pendudukannya.

Kebijakan ini dilakukan sejak Partai Likud berkuasa di Israel pada 1977. Hingga 2003, terdapat sekitar 220.000 warga Israel di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Selain itu, masih ditambah sekitar 200.000 warga Yahudi di Jerusalem dan wilayah yang diduduki sejak 1967.

Kondisi yang sudah panas sejak 1948 ini, semakin membara setelah Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota resmi Israel.