Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Berencana Tambah Insentif bagi Prajurit di Perbatasan

Kompas.com - 14/12/2017, 16:39 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berencana menambah insentif bagi prajurit TNI yang bertugas jauh dari satuan induk.

Wilayah perbatasan adalah salah satunya.

Rencana tersebut diungkapkan Hadi seusai makan siang bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (14/12/2017).

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi juga ikut dalam jamuan makan siang tersebut.

"Diperlukan tunjangan khusus yang sesuai dengan (prajurit TNI) di sana (daerah tugas) sehingga cukup untuk kegiatan di sana," ujar Hadi.

Baca: Prajurit TNI di Perbatasan Papua, Menjaga Tapal Batas hingga Mengajar

Dengan demikian, kata Hadi, tunjangan prajurit TNI yaitu Uang Lauk Pauk (ULP) dapat diberikan kepada istri dan anak di rumah.

"Sehingga dia (prajurit TNI) juga senang meninggalkan semua ULP-nya itu di rumah. Karena dia bertugas lebih dari enam bulan, hampir satu tahun, sehingga itu yang harus diperhatikan lebih," lanjut Hadi.

Soal besaran penambahan insentif, Hadi belum dapat mengungkapkannya.

Ia juga belum dapat memastikan kapan insentif tersebut mulai diberlakukan. Saat ini, masih dilakukan evaluasi terkait besaran insentif.

Baca: Panglima TNI Ajak Kapolri Jaga Soliditas melalui "Diplomasi Kopi"

Insentif itu dalam rangka peningkatan kesejahteraan serta profesionalitas prajurit TNI.

Hadi menyadari, ada ketidaknyamanan istri dan anak prajurit TNI yang bertugas jauh dari rumah.

Hadi berharap, insentif tersebut menambah kenyamanan istri prajurit sehingga akhirnya sang suami dapat bertugas dengan maksimal di daerah operasi.

Kompas TV Jenderal Gatot Nurmantyo resmi melepas jabatannya sebagai Panglima TNI .
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com