Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Negara Sekaya Apapun Bisa Gagal karena Korupsi

Kompas.com - 12/12/2017, 17:50 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, negara yang kaya bisa menjadi negara gagal karena perbuatan korup.

Hal tersebut disampaikan JK saat menutup acara acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (12/12/2017).

"Saya ingin sampaikan negara sekaya apapun bisa gagal karena korup," kata JK.

Dirinya menyatakan, perilaku korupsi seumur dengan sejarah perilaku manusia, sehingga merupakan suatu sejarah yang panjang.

Dahulu kala, lanjut JK, negara-negara di era Kerajaan Romawi kuno hancur karena korupsi. VOC yang pernah bercokol di Indonesia pun kolaps karena perlaku korupsi.

(Baca juga : Jusuf Kalla: Staf Ahli Menteri Harus Bersih dari Korupsi)

JK melanjutkan, di era modern, sejumlah negara juga menjadi gagal karena korupsi dan pengelolaan yang kurang baik.

Contohnya, kata JK, yaitu Venezuela atau sejumlah negara di Afrika.

JK ingin, Indonesia tidak bernasib yang sama seperti sejumlah negara tersebut. Namun, dia mengakui tidak mudah untuk mengakhiri perilaku korup di Indonesia. Sebab, hampir semua kementerian dan lembaga, lanjut JK, pernah terdapat kasus korupsi.

"Jadi eksekutif, yudikatif, juga legislatif, semua ada," ujar JK.

Tetapi dengan semua pihak bersatu, dia meyakini korupsi di Indonesia bisa diatasi. Dengan mengatasi korupsi, Indonesia bisa sejahtera seperti negara lainnya, misalnya Singapura.

"Maka tentu harus menjaga bangsa ini untuk tidak rusak kerena korupsi baik di pemerintahan, birokrasi, juga di masyarakat lainnya," ujar JK.

Kompas TV Peluncuran digelar dalam konferensi nasional Komisi Pemberantasan Korupsi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com