Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/12/2017, 19:10 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan rencananya akan memberlakukan pembatasan angkutan barang galian atau tambang dan kendaraan dengan sumbu 3 atau lebih di sejumlah ruas jalan di Tanah Air selama periode mudik Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.

Direktur Angkutan dan Multimoda Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, Cucu Mulyana, mengatakan, rencana pengaturan lalu lintas tersebut hanya berlaku pada tanggal 22-23 dan 29-30 Desember 2017.

"Larangan hanya di jalan-jalan tertentu untuk truk sumbu 3. Truk sumbu 3 boleh jalan di arteri," ujar Cucu, dalam diskusi "Kesiapan Pengamanan Natal 2017 & Tahun Baru 2018" di Melawai, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017).

Baca: Pertama Kali, Kemenhub Gelar Mudik Gratis Natal 2017 dan Tahun Baru 2018

Pada periode mudik Natal 2017, angkutan barang dilarang melintas mulai 22 Desember pukul 00.00 WIB sampai dengan 23 Desember pukul 24.00 WIB.

Sementara, pada periode mudik Tahun Baru 2018, larangan angkutan barang berlaku mulai 29 Desember pukul 00.00 WIB hingga 30 Desember pukul 24.00 WIB.

Ruas jalan yang diusulkan untuk dilakukan pembatasan angkutan barang yakni, Tol Jakarta-Merak, Tol Jakarta-Cikampek-Brebes Timur, Tol Jakarta-Purbaleunyi, ruas jalan nasional Denpasar-Gilimanuk.

Baca juga: Natal dan Tahun Baru, Kenaikan Jumlah Tamu Hotel Diperkirakan Tak Banyak

Ruas jalan lainnya, Tol Bawen-Salatiga, Jawa Tengah, dan Tol Prof Sedyatmo atau Tol Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Tapi tetap ada angkutan barang yang dikecualikan yakni sembako, ternak, BBM, BBG, barang pos, dan uang masuk dalam kendaraan yang dikecualikan," ujar Cucu.

Kompas TV Di wahana ini, para pengunjung bisa bermain salju hingga berseluncur menggunakan ban.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Bertemu Wakil PM Selandia Baru, Bahas Kerja Sama 2 Negara

Wapres Ma'ruf Amin Bertemu Wakil PM Selandia Baru, Bahas Kerja Sama 2 Negara

Nasional
Deret Jenderal Kehormatan selain Prabowo, dari Luhut hingga SBY

Deret Jenderal Kehormatan selain Prabowo, dari Luhut hingga SBY

Nasional
2 Kalah di Praperadilan, Ketua KPK Akan Panggil Kepala Biro Hukum dan Minta Penjelasan

2 Kalah di Praperadilan, Ketua KPK Akan Panggil Kepala Biro Hukum dan Minta Penjelasan

Nasional
Saat KPK 2 Kali Kalah Praperadilan dan Disebut Berpotensi Salah Gunakan Wewenang...

Saat KPK 2 Kali Kalah Praperadilan dan Disebut Berpotensi Salah Gunakan Wewenang...

Nasional
Ramai-ramai Kritik Rencana Penyematan Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Singgung Dugaan Pelanggaran HAM dan Aturan Hukum

Ramai-ramai Kritik Rencana Penyematan Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Singgung Dugaan Pelanggaran HAM dan Aturan Hukum

Nasional
Sirekap Pileg Data 65,26 Persen: PDI-P 16,53 Persen, Golkar 15,17 Persen

Sirekap Pileg Data 65,26 Persen: PDI-P 16,53 Persen, Golkar 15,17 Persen

Nasional
Hari Ini, Hakim Bacakan Vonis untuk Yusrizki Muliawan di Kasus BTS 4G

Hari Ini, Hakim Bacakan Vonis untuk Yusrizki Muliawan di Kasus BTS 4G

Nasional
Sirekap Pilpres Data 77,64 Persen: Anies 24,47 Persen, Prabowo 58,84 Persen, Ganjar 16,69 Persen.

Sirekap Pilpres Data 77,64 Persen: Anies 24,47 Persen, Prabowo 58,84 Persen, Ganjar 16,69 Persen.

Nasional
Langkah Jokowi Jadikan Prabowo Jenderal Kehormatan Bisa Mencoreng TNI

Langkah Jokowi Jadikan Prabowo Jenderal Kehormatan Bisa Mencoreng TNI

Nasional
Hari Ini, Syahrul Yasin Limpo Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi Rp 44,5 M

Hari Ini, Syahrul Yasin Limpo Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi Rp 44,5 M

Nasional
Ketika Prabowo Belum Ditetapkan Terpilih tapi Program Makan Siang Gratis Sudah Dibahas di Istana...

Ketika Prabowo Belum Ditetapkan Terpilih tapi Program Makan Siang Gratis Sudah Dibahas di Istana...

Nasional
Diberhentikan dari Militer, Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Dipertanyakan

Diberhentikan dari Militer, Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Dipertanyakan

Nasional
Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Dianggap Transaksi Kekuasaan Jokowi

Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Dianggap Transaksi Kekuasaan Jokowi

Nasional
DPT 2024 Diduga Bocor, Semua Komisioner KPU RI Disidang Etik DKPP

DPT 2024 Diduga Bocor, Semua Komisioner KPU RI Disidang Etik DKPP

Nasional
Senjakala Kepakaran dan Demokrasi Kita

Senjakala Kepakaran dan Demokrasi Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com