Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantu Stabilkan Harga Bahan Pokok, Satgas Pangan Cek ke Pasar

Kompas.com - 11/12/2017, 17:18 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen (Pol) Ari Dono Sukmanto mempersiapkan langkah-langkah untuk menstabilkan harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru.

"Di tingkat pusat, kerja sama dan koordinasi dengan stakeholder pangan terus dilakukan oleh Bareskrim, khususnya Direktorat Tindak Pidana Khusus. Sementara di daerah, oleh Direktorat Kriminal Khusus," ujar Ari melalui keterangan persnya, Senin (11/12/2017).

Kerja sama dan koordinasi tersebut penting demi memperoleh data dan informasi awal terkait pangan.

Ari juga telah menerbitkan pedoman melalui petunjuk arahan ke kepala satuan wilayah se-Indonesia dalam bentuk surat telegram. Pedoman itu terkait pengendalian harga bahan pokok di wilayah masing-masing.

Baca juga : Libur Natal dan Tahun Baru, Jumlah Pemudik Jalur Darat Diprediksi Menurun

"Untuk itu, para direktur kriminal khusus di tiap Polda memedomani seluruh petunjuk. Termasuk dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pangan," ujar Ari.

Ari menambahkan, saat ini satgas di daerah masih terus mengecek harga bahan pokok dengan terjun langsung ke pasar. Pengecekan itu dengan tujuan mengidentifikasi secara dini potensi kejahatan pangan, terutama bahan pokok.

Satgas sekaligus mengecek jalur-jalur distribusi bahan pokok di daerahnya masing-masing.

"Tujuannya agar memahami cara mengatasi masalah jika terjadi fluktuasi harga bahan pokok," ujar dia.

Baca juga : Jelang Natal, Kemenhub Periksa Angkutan Barang

Berdasarkan data Bareskrim Mabes Polri, hingga tanggal 9 Desember 2017, Satgas Pangan Polri telah melakukan penegakan hukum sebanyak 351 kasus. Rinciannya, 155 kasus terkait dengan bahan pokok dan 196 kasus diluar bahan pokok.

Hasil selama 4 tahun terakhir, lanjut Ari, inflasi di Indonesia, khususnya dampak dari penegakan hukum, berimplikasi positif.

"Penegakan hukum harus bisa memberikan dampak yang baik. Agar tercipta juga tata niaga pangan yang baik. Jadi, bukan sekadar membawa tersangka pangan ke Pengadilan saja. Tapi juga memberikan manfaat dan perbaikan di wilayah masing-masing.  Intinya, penegakan hukum itu justru mesti memastikan jangan sampai ada pihak yang bermain," ujar Ari.

Ari sekaligus mengingatkan satgas pangan di daerah untuk selalu berkoordinasi dengan Baresrim Polri dalam hal penegakan hukum.

"Instruksinya sudah sangat jelas, setiap penegakan hukum yang akan dilakukan oleh satuan tugas di daerah terutama terkait dengan bahan pokok strategis, dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Dittipideksus Bareskrim. Baik dalam tahap penyelidikannya dan sebelum dilakukan penyidikan atau upaya paksa lainnya," ujar dia. 

Kompas TV Di wahana ini, para pengunjung bisa bermain salju hingga berseluncur menggunakan ban.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com