Bantu Stabilkan Harga Bahan Pokok, Satgas Pangan Cek ke Pasar

Kompas.com - 11/12/2017, 17:18 WIB
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto membacakan putusan atas gelar perkara kasus Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di ruang rapat utama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11/2016). Polri menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama murni berdasarkan fakta hukum yang ditemui tim penyelidik. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGKepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto membacakan putusan atas gelar perkara kasus Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di ruang rapat utama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/11/2016). Polri menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama murni berdasarkan fakta hukum yang ditemui tim penyelidik.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen (Pol) Ari Dono Sukmanto mempersiapkan langkah-langkah untuk menstabilkan harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru.

"Di tingkat pusat, kerja sama dan koordinasi dengan stakeholder pangan terus dilakukan oleh Bareskrim, khususnya Direktorat Tindak Pidana Khusus. Sementara di daerah, oleh Direktorat Kriminal Khusus," ujar Ari melalui keterangan persnya, Senin (11/12/2017).

Kerja sama dan koordinasi tersebut penting demi memperoleh data dan informasi awal terkait pangan.

Ari juga telah menerbitkan pedoman melalui petunjuk arahan ke kepala satuan wilayah se-Indonesia dalam bentuk surat telegram. Pedoman itu terkait pengendalian harga bahan pokok di wilayah masing-masing.

Baca juga : Libur Natal dan Tahun Baru, Jumlah Pemudik Jalur Darat Diprediksi Menurun

"Untuk itu, para direktur kriminal khusus di tiap Polda memedomani seluruh petunjuk. Termasuk dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pangan," ujar Ari.

Ari menambahkan, saat ini satgas di daerah masih terus mengecek harga bahan pokok dengan terjun langsung ke pasar. Pengecekan itu dengan tujuan mengidentifikasi secara dini potensi kejahatan pangan, terutama bahan pokok.

Satgas sekaligus mengecek jalur-jalur distribusi bahan pokok di daerahnya masing-masing.

"Tujuannya agar memahami cara mengatasi masalah jika terjadi fluktuasi harga bahan pokok," ujar dia.

Baca juga : Jelang Natal, Kemenhub Periksa Angkutan Barang

Berdasarkan data Bareskrim Mabes Polri, hingga tanggal 9 Desember 2017, Satgas Pangan Polri telah melakukan penegakan hukum sebanyak 351 kasus. Rinciannya, 155 kasus terkait dengan bahan pokok dan 196 kasus diluar bahan pokok.

Hasil selama 4 tahun terakhir, lanjut Ari, inflasi di Indonesia, khususnya dampak dari penegakan hukum, berimplikasi positif.

"Penegakan hukum harus bisa memberikan dampak yang baik. Agar tercipta juga tata niaga pangan yang baik. Jadi, bukan sekadar membawa tersangka pangan ke Pengadilan saja. Tapi juga memberikan manfaat dan perbaikan di wilayah masing-masing.  Intinya, penegakan hukum itu justru mesti memastikan jangan sampai ada pihak yang bermain," ujar Ari.

Ari sekaligus mengingatkan satgas pangan di daerah untuk selalu berkoordinasi dengan Baresrim Polri dalam hal penegakan hukum.

"Instruksinya sudah sangat jelas, setiap penegakan hukum yang akan dilakukan oleh satuan tugas di daerah terutama terkait dengan bahan pokok strategis, dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Dittipideksus Bareskrim. Baik dalam tahap penyelidikannya dan sebelum dilakukan penyidikan atau upaya paksa lainnya," ujar dia. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diperiksa KPK, Anak Yasonna Laoly Mengaku Ditanya soal Bisnisnya

Diperiksa KPK, Anak Yasonna Laoly Mengaku Ditanya soal Bisnisnya

Nasional
Jaksa KPK Ungkap Slip Setoran Uang Rp 2 Miliar Terkait Pengurusan Kuota Impor Bawang Putih

Jaksa KPK Ungkap Slip Setoran Uang Rp 2 Miliar Terkait Pengurusan Kuota Impor Bawang Putih

Nasional
4 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Mapolrestabes Medan Menyerahkan Diri

4 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Mapolrestabes Medan Menyerahkan Diri

Nasional
Cegah Terorisme, DPR Usul Wajibkan Pemasangan CCTV untuk Dapatkan IMB

Cegah Terorisme, DPR Usul Wajibkan Pemasangan CCTV untuk Dapatkan IMB

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Ini Dicecar Panelis soal Saham Milik Istri

Calon Hakim Ad Hoc Ini Dicecar Panelis soal Saham Milik Istri

Nasional
Kemendagri Sebut Bupati Tanggung Jawab jika Desa Bermasalah di Konawe Tak Selesai

Kemendagri Sebut Bupati Tanggung Jawab jika Desa Bermasalah di Konawe Tak Selesai

Nasional
Mendagri Tegaskan Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Bukan Diwakilkan DPRD

Mendagri Tegaskan Pilkada Langsung Perlu Dievaluasi, Bukan Diwakilkan DPRD

Nasional
Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Tanggapi Kritik Fadli Zon, Gubernur Lemhanas Sebut Ada Upaya Mengganti Pancasila

Nasional
MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

MA: Barang Bukti First Travel Dirampas Negara

Nasional
Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda

Nasional
Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Gubernur Lemhanas: Perlu Amendemen UUD 1945, tapi Jangan Kembali ke Masa Lalu

Nasional
Heboh 'Desa Fiktif', Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Heboh "Desa Fiktif", Mendagri Akan Surati Kepala Daerah untuk Tata Ulang Desa

Nasional
Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Setelah Dua Bulan Disahkan, MK Terima 6 Permohonan Uji Materi UU KPK

Nasional
Usai Investigasi 'Desa Fiktif', Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Usai Investigasi "Desa Fiktif", Kemendagri Minta Bupati Konawe Evaluasi Perda Bermasalah

Nasional
Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Sopir Eks Dirkeu AP II Mengaku Pernah Diingatkan Teman Eks Dirut PT INTI untuk Tak Sering Komunikasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X