Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan Trump Merusak Upaya Perdamaian Israel dan Palestina

Kompas.com - 10/12/2017, 10:50 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera mengecam keras pernyataan Amerika Serikat Presiden Donald Trump yang mengakui sepihak Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pernyataan itu dianggap dapat merusak upaya perdamaian antara Israel dan Palestina, dua negara yang menginginkan Yerusalem.

"Hal ini tidak hanya merusak prospek perdamaian kedua negara tersebut, tetapi juga berpotensi memperpanjang tragedi kemanusiaan yang selama ini terjadi dan menimbulkan konflik baru di Yerusalem (Al-Quds) dan Palestina," ujar Presiden PKS Sohibul Iman melalui keterangan tertulis, Minggu (10/12/2017).

Sohibul mengatakan, bagi umat Islam, Yerusalem adalah kota suci. Oleh karena itu, pernyataan Trump dianggap bentuk penistaan sekaligus provokasi terhadap umat Islam seluruh dunia.

"Sikap tersebut adalah bentuk legalisasi atas penjajahan, teror, dan agresi yang selama ini dilakukan Israel kepada rakyat Palestina," kata Sohibul.

PKS pun menuntut Pemerintah AS agar segera membatalkan pernyataan sepihaknya terkait Yerusalem. Pengakuan tersebut telah mengabaikan tiga Resolusi Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 Tahun 1967, No 478 Tahun 1980, dan No 2334 Tahun 2016.

Sohibul mengatakan, PKS juga mendorong Pemerintah Indonesia lebih proaktif mendesak negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Dewan Keamanan PBB serta masyarakat internasional untuk merespons dengan tindakan politik lebih tegas dan nyata dalam menyelamatkan Palestina dari penjajahan Israel.

"Mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk terus membela dan mendukung secara nyata perjuangan kemerdekaan Palestina," kata Sohibul.

Sohibul menegaskan, PKS mendukung segala upaya Pemerintah Indonesia dan seluruh ormas untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina memperoleh kemerdekaan dan hak penguasaan atas kota Yerusalem.

Trump menyebut Israel sebagai negara yang berdaulat dan memiliki hak seperti setiap negara berdaulat lainnya untuk menentukan ibu kotanya sendiri.

Pengakuan tersebut dianggap Trump sebagai sebuah fakta penting untuk mencapai perdamaian kedua belah negara yang selama ini berkonflik.

Menurut Trump, pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan hal yang tepat dilakukan.

Pemerintah AS juga mulai memproses pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Aksi ini merupakan salah satu pemenuhan janji kampanyenya kepada para pemilihnya.

Trump menyatakan keputusannya menandai dimulainya pendekatan baru untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Dia mengklaim Pemerintah AS tetap bertekad mengejar kesepakatan damai terhadap wilayah itu.

Trump akan mengutus Wakil Presiden AS Mike Pence yang akan berkunjung ke Yerusalem dalam beberapa hari mendatang.

Yerusalem menjadi kota yang diperebutkan selama beberapa dekade. Sebuah kota yang dianggap suci oleh umat Yahudi, Islam, dan Kristen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com