Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pernyataan Trump soal Yerusalem Bisa Picu Ketegangan Baru di Timur Tengah

Kompas.com - 10/12/2017, 05:50 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, partainya menentang dan mengecam klaim Presiden AS Donald Trump yang menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan yang lebih parah di negara-negara Timur Tengah.

"Partai Demokrat menilai dan menganggap bahwa pernyataan Donald Trump akan memicu ketegangan baru di Timur Tengah," ujar Hinca melalui keterangan tertulis, Sabtu (9/12/2017).

Pernyataan Trump juga dikhawatirkan berdampak pada ketegangan global yang bisa memicu konflik internasional, serta menjadi ancaman terhadap proses perdamaian antara Palestina dan Israel.

Hinca mengatakan, Partai Demokrat meminta agar status Yerusalem tetap dipertahankan sesuai Resolusi PBB Nomor 181 Tahun 1947 di bawah kewenangan internasional.

Poin tersebut menyatakan Yerusalem sebagai kota bersama antara Israel dan Palestina serta diberikan status hukum dan politik yang terpisah (separated body), menuju solusi permanen atas dasar Two State Solution.

"Demi ketenangan dan kedamaian di Timur Tengah maupun kedamaian global," kata Hinca.

Partai Demokrat menilai bahwa konflik Palestina bukanlah konflik agama, namun murni perjuangan hak kemerdekaan Palestina sebagai bangsa.

Oleh karena itu, kata Hinca, Partai Demokrat mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Partai Demokrat pun akan terus berdiri bersama rakyat Palestina memperjuangkan hak kemerdekaannya sebagai bangsa.

"Dalam hal ini Demokrat akan melakukan langkah-langkah politik yang dibutuhkan secara tepat," kata Hinca.

Hinca mengatakan, Demokrat mendukung sikap pemerintah Indonesia untuk membantu perjuangan rakyat Palestina menuju bangsa merdeka. Indonesia secara aktif mengambil posisi menggalang kekuatan global untuk menekan Amerika secara diplomatis maupun langkah politik lainnya sesuai dengan garis politik luar negeri yang bebas aktif.

Di samping itu, ia mendorong PBB maupun Organisasi Negara-negara Islam (OKI) untuk segera mengambil sikap menekan Amerika dan tidak mengakui klaim Trump atas Yerusalem.

"Partai Demokrat mengimbau seluruh komponen bangsa, agar tetap tenang menyikapi dan memberikan respons atas pernyataan Donald Trump tersebut untuk menjaga kondusivitas dalam negeri," kata Hinca.

Trump mengakui kedaulatan Israel sebagai negara yang memiliki hak seperti setiap negara berdaulat lainnya untuk menentukan ibu kotanya sendiri. Pengakuan tersebut dianggap Trump sebagai sebuah fakta penting untuk mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina yang selama ini berkonflik.

Menurut dia, pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan hal yang tepat untuk dilakukan.

Pemerintah AS juga memulai memproses perpindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Aksi ini merupakan salah satu pemenuhan janji kampanyenya kepada para pemilihnya.

Trump menyatakan, keputusannya menandai dimulainya pendekatan baru untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Dia mengklaim bahwa pemerintah AS tetap bertekad mengejar kesepakatan damai terhadap wilayah itu.

Trump akan mengutus Wakil Presiden AS, Mike Pence, yang akan berkunjung ke Yerusalem dalam beberapa hari mendatang.

Yerusalem menjadi kota yang diperebutkan selama beberapa dekade. Sebuah kota yang dianggap suci oleh umat Yahudi, Islam, dan Kristen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com