Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon dan Layar Superbesar untuk Twitter-an di Ruang Kerjanya

Kompas.com - 08/12/2017, 08:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Eksis dan memantau topik yang tengah tren di media sosial ternyata menjadi hal penting bagi para politisi.

Tak puas memantau melalui layar ponsel, Wakil Ketua DPR Fadli Zon memasang layar superbesar di ruang kerjanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga melakukan hal yang sama.

Fadli menggunakan layar besar itu untuk aktivitasnya di media sosial, khususnya Twitter. Ia mengaku mengoperasikan sendiri akun Twitter-nya. 

"Saya yang kontrol, iya dong, masa orang lain," kata Fadli di ruang kerjanya, Kamis (7/12/2017).

Hanya sesekali Fadli menyerahkan kepada admin, terutama terkait rilis pemberitaan dan mengunggahnya ke Twitter.  

Halaman akun Twitter milik Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli ZonTWITTER Halaman akun Twitter milik Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon

Fadli mengaku lebih nyaman nge-twit melalui layar besar itu, terutama saat memantau isu politik.

Menurut dia, selain isu soal partainya, Gerindra, Fadli juga memantau isu terkait Presiden Joko Widodo.

"Ada Jokowi, ada. Jokowi kami pantau juga, ha-ha-ha. Ini hebat juga ini canggih, lah. Pak Fakhri juga aktif," ujarnya.

Fadli juga suka memantau reaksi netizen setelah ia mengunggah puisinya di Twitter. Ia mengaku membuat semua puisi itu sendiri.

Selain itu, Fadli juga sering memantau akun Twitter Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Kalau Donald Trump cepet banget, susah kita membaca reaksinya," kata Fadli sembari memperagakan penggunaan layar besar itu.

Layar tersebut juga digunakan Fadli untuk melakukan telekonferensi dengan beberapa anggota parlemen dari negara lain. Fadli mengatakan, layar besar itu bukan milik pribadi, melainkan milik DPR.

"Dari tahun lalu (sudah ada). Saya sendiri malah enggak pernah minta ini, tahu-tahu ada saja. Hebat enggak itu," ucapnya.

Kompas TV Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com