Jusuf Kalla Sebut Pengakuan Sepihak AS atas Yerusalem Picu Demonstrasi Massa

TANGERANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pengakuan sepihak Amerika Serikat atas Yerusalem, Palestina, sebagai Ibu Kota Israel menggantikan Tel Aviv, bisa memicu aksi demonstrasi massa.

Hal itu dikatakan Kalla di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Serpong, Tangerang, Banten, Kamis (7/12/2017). 

"Di negeri kita, bisa saja macam-macam lagi demo Kedutaan Besar AS, atau negara lain akan terjadi dan itu sudah diperingatkan," ujar Kalla.

Pengakuan Amerika Serikat tersebut, menurut Kalla, membuat hubungan antara Palestina dan Israel semakin memanas. Demikian pula negara lain di dunia yang mendukung Palestina.

"Bukan hanya kawasan Timur Tengah yang memanas tapi di negara lain juga," ucap Kalla.

Baca: Jokowi Minta PBB Segera Bersidang Sikapi Kebijakan Trump soal Yerusalem

Kalla menyebut pengakuan AS ini sebagai arogansi negara besar.

"Iya, tapi ini adalah janji politik saat dia (Donald Trump) kampanye," ungkap Kalla.

Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pemerintah Indonesia, kata Jokowi, meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali langkah tersebut.

"Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (7/12/2017).

Baca: Jokowi: Indonesia Mengecam Pengakuan Sepihak AS atas Yerusalem

Menurut Jokowi, pengakuan sepihak tersebut melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB di mana Amerika Serikat justru menjadi anggota tetapnya.

Jokowi mengatakan, ia dan rakyat Indonesia tetap konsisten bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan haknya sesuai UUD 1945.

Pemerintah mendorong agar OKI segera melaksanakan sidang khusus atas pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama.

Pemerintah RI juga meminta PBB segera bersidang serta menyikapi pengakuan sepihak AS.