Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Indonesia Mengecam Pengakuan Sepihak AS atas Yerusalem

Kompas.com - 07/12/2017, 11:27 WIB
Ihsanuddin

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pemerintah Indonesia, kata Jokowi, meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali langkah tersebut.

"Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Kamis (7/12/2017).

"Pengakuan sepihak tersebut melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang Amerika Serikat jadi anggota tetapnya. Ini bisa mengecam stabilitas keamanan dunia," tambah Kepala Negara.

(Baca juga: Trump Akui Kedaulatan Israel dengan Ibu Kota Yerusalem)

Jokowi mengatakan, ia dan rakyat Indonesia tetap konsisten bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan haknya sesuai UUD 1945.

Dalam beberapa hari ini, pemerintah telah berkomunikasi dengan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Pemerintah mendorong agar OKI segera melaksanakan sidang khusus atas pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama.

Pemerintah RI juga meminta PBB segera bersidang serta menyikapi pengakuan sepihak AS.

"Saya perintahkan Menlu untuk memanggil Dubes AS untuk langsung menyampaikan sikap Pemerintah Indonesia," kata Jokowi.

(Baca juga: Keputusan Trump soal Yerusalem Tuai Kemarahan Para Pemimpin Negara)

Dalam jumpa pers ini, Jokowi didampingi sejumlah menteri kabinet kerja, antara lain Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Selain itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menyampaikan bahwa Indonesia mengecam keras pengakuan AS tersebut.

(baca: Pakai Syal Palestina, Menlu Retno Sebut Indonesia Mengecam Pengakuan AS atas Yerusalem)

Pernyataan tersebut disampaikan Retno dalam pidatonya pada Bali Democracy Forum (BDF) ke-10 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Serpong, Tangerang, Banten, Kamis.

"Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Indonesia mengecam pengakuan ini," ujar Retno.

Retno menegaskan, sebagai negara demokrasi, AS seharusnya tahu apa arti kata demokrasi.

Ia menunjukkan syal Palestina yang dikenakan di lehernya sebagai bentuk dukungan dan komitmen Indonesia untuk negara tersebut.

Retno menambahkan, Indonesia akan selalu bersama-sama dengan rakyat Palestina untuk mendukung hak-hak mereka yang selama ini banyak direnggut oleh Israel.

"Saya berdiri di sini, mengenakan scarf Palestina untuk menunjukkan komitmen kuat Indonesia. Untuk menunjukkan komitmen kuat masyarakat Indonesia, untuk selalu bersama dengan masyarakat Palestina, untuk hak-hak mereka," ucap Retno.

Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

"Israel adalah negara yang berdaulat dengan hak seperti setiap negara berdaulat lainnya untuk menentukan ibu kotanya sendiri," kata Trump dalam pidatonya di Gedung Putih, seperti dilansir dari AFP.

Pemerintah AS juga memulai memproses perpindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Aksi ini merupakan salah satu pemenuhan janji kampanyenya kepada para pemilihnya.

"Pengakuan ini merupakan sebuah fakta penting untuk mencapai perdamaian," tambahnya

Kompas TV Pengumuman ini akan membalik kebijakan AS dalam beberapa dekade terakhir.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com