Anies Sebut Penghapusan LPJ Dana RT/RW Baru Obrolan, tetapi Ramai Duluan

Kompas.com - 06/12/2017, 16:34 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (29/11/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (29/11/2017).
|
EditorBayu Galih

BOGOR, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, penghapusan laporan pertanggungjawaban dana operasional bagi RT/RW masih sebatas perencanaan dan pengkajian.

Menurut Anies, kebijakan itu belum tentu dilaksanakan.

"Itu sebenarnya masih dalam proses penggarapan ya. Tapi sudah ramai duluan. Belum, belum (diputuskan)," ujar Anies saat dijumpai di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12/2017).

Anies melanjutkan, rencana kebijakan itu sebenarnya hasil bincang-bincang dirinya dengan sejumlah Ketua RT dan RW. Namun, media sudah mempublikasikannya seolah-olah sudah menjadi kebijakan yang pasti dilaksanakan.

"Makanya kalau lagi obrolan warga diliput, itu ramai jadinya. Enggak apa-apa," ucap Anies.

(Baca juga: LPJ Dana Operasional RT/RW Mau Dihapus, Rencananya Diganti Pakai Tanda Terima)

Anies menegaskan, Pemprov DKI Jakarta menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dalam tata kelola keuangan.

Oleh sebab itu, pihaknya harus memastikan sepeser pun uang negara yang dikeluarkan tercatat dengan baik dan memiliki pertanggungjawaban yang baik pula.

"Yang penting adalah prinsip akuntabilitas kita jaga. Saya memastikan semua anggaran yang dititipkan dari negara mengikuti semua aturan keuangan dan semua yang menerima anggaran dari pemerintah, harus memiliki aturan keuangan," ujar Anies.

(Baca juga: Hapus LPJ Dana Operasional RT/RW, Anies-Sandi Konsultasi ke Kemendagri)

Meski demikian, pihaknya akan tetap mengakomodasi keinginan ketua RT/RW. Prinsipnya, mereka jangan dipersulit dalam membuat LPJ.

"Jadi yang kemarin banyak menjadi keluhan itu soal teknis-teknis kecil-kecil. Nah, nanti kita atur. Ini sedang dalam proses," ujar dia.

Anies mengatakan, kemungkinan pada Kamis (7/12/2017) besok, pengkajian kebijakan tersebut sudah rampung. Ia berjanji akan menyosialisasikan hasilnya kepada masyarakat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X