JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmas Muzani mengatakan, fraksinya bakal menanyakan sejumlah hal penting dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon panglima TNI.
Hal yang akan ditanya di antaranya soal keamanan di Papua. Menurut dia, hal itu penting ditanyakan, apalagi setelah muncul penyanderaan 1.300 warga sipil oleh kelompok kriminal bersenjata yang menuntut kemerdekaan Papua.
"Saya kira kita sudah harus mulai jujur pada bangsa kita bahwa katakan apa adanya. Kita mendengar selama ini baik-baik saja, tetapi tiba-tiba ada masalah besar di Papua, sekian ribu orang bisa disandera sebuah kekuatan kelompok bersenjata," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Hal itu, menurut dia, harus ditangani secara serius. Sebab, jika tidak, Indonesia bisa kehilangan kedaulatan wilayahnya.
Baca juga: 8 Fakta Menarik tentang Calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto
Ia juga mengatakan, fraksinya akan menanyakan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme karena dalam wacana revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, TNI akan dilibatkan.
"Kami juga ingin mendengar bagaimana beliau memandang problem politik 2018, 2019, dan seterusnya," kata anggota Komisi I DPR itu.
Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.
Baca juga: Satu Suara untuk Marsekal Hadi Tjahjanto...
Surat pengajuan tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon, Senin (4/12/2017) pagi.
Presiden Jokowi menyatakan, Hadi dipilih karena dinilai mampu membawa perubahan di tubuh TNI.
“Saya meyakini beliau memiliki kemampuan, kepemimpinan yang kuat, dan bisa membawa TNI ke arah profesional sesuai jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang tentara nasional, dan tentara profesional,” ucapnya.