Golkar Perintahkan Fraksi Setujui Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Golkar akan menyetujui Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Meutya Hafid menuturkan, arahan diberikan langsung oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham.

"Saya sudah komunikasi dengan Plt Ketua Umum memang arahanya Golkar menyetujui dan mendukung sepenuhnya," ujar Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Beberapa pertimbangan melatari persetujuan Golkar terhadap usulan Presiden tersebut. Salah satunya adalah figur yang diusulkan Presiden dianggap sebagai calon terbaik. Di samping itu, Golkar juga menilai track record Hadi cukup mumpuni.

Meutya menegaskan, belum ada catatan atau laporan buruk soal Hadi.

Baca juga : Menurut Gatot, Jokowi Memang Siapkan Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI

"Beliau juga termasuk salah satu prajurit yang cukup melesat cepat, sehingga saya rasa tidak terlalu cukup masalah. Kalau dari Fraksi Golkar mendukung sepenuhnya," ujar Ketua DPP Partai Golkar itu.

Meski begitu, Golkar juga memiliki sejumlah isu penting yang akan ditegaskan pada uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Salah satunya mengenai perhelaran politik nasional, yakni Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019.

"Kami harapkan dapat menjaga stabilitas politik terus dipertahankan, terutama menjelang, selama dan sesudah pemilu 2019 nanti. Pilkada dan pemilu," tuturnya.

Baca juga : Melihat Lagi Sigapnya Calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto Menangkap Kode Jokowi

Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima baru TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

Surat pengajuan tersebut diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR RI bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Fadli Zon, Senin (4/12/2017) pagi.

Surat telah dibacakan pada rapat paripurna DPR, Selasa pagi dan selanjutnya akan dilakukan penjadwalan fit and proper test di Komisi I DPR.