Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akom: Ikan Sepat Ikan Gabus, Munaslub Lebih Cepat Lebih Bagus

Kompas.com - 04/12/2017, 22:15 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Ade Komarudin menilai keinginan mayoritas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tingkat provinsi untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih ketua umum baru tak dapat dibendung.

Karena itu, ia mengatakan, tak ada alasan bagi rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menolak usulan tersebut.

Sebab, menurut dia, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, DPP harus menggelar munaslub bila dua pertiga DPD Partai Golkar tingkat provinsi menginginkannya.

"Siapa pun tidak bisa menghadapinya. Itu konstitusi Partai Golkar," ujar Akom, sapaannya, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (4/12/2017).

"Dua pertiga ditambah dengan ormas yang didirikan dan mendirikan (Golkar), kompak hampir semua, sebenarnya ini tinggal gongnya saja munas," kata dia.

(Baca juga: Soksi Minta Munaslub Golkar Dilakukan Sebelum 25 Desember 2017)

Akon pun mengatakan, DPP Partai Golkar tak perlu mengulur waktu untuk mengadakan rapat pleno dan segera memutuskan jadwal dan panitia munaslub.

Bahkan, kata Akom, semakin cepat munaslub digelar, maka akan semakin baik bagi Partai Golkar dalam menghadapi sejumlah agenda politik penting ke depan, seperti Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Ya (harus) munaslub dan saya kira, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus," tutur Akom.

Sementara itu, hingga saat ini tercatat sudah 31 DPD yang menghendaki digelarnya munaslub.

Kompas TV Sejumlah pengurus DPD 1 Partai Golkar mendesak diadakannya Munaslub.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com