Kompas.com - 01/12/2017, 18:49 WIB
Ilustrasi PNS IcanIlustrasi PNS
|
EditorKurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan larangan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk berfoto bersama pasangan calon kepala daerah dan mengunggahnya ke media sosial.

"Pegawai ASN tidak boleh foto bersama pasangan calon dan memposting di media sosial," ujar Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Jumat (1/12/2017).

Kebijakan itu demi menjaga netralitas ASN sebagai abdi negara.

Pasalnya tahun politik telah tiba. Tahun 2018, ada 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada dan tahun 2019 akan diselenggarakan Pemilihan Umum Legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden.

ASN, lanjut Setiawan, juga tidak diperbolehkan menjadi narasumber di dalam acara yang berkaitan dengan politik. ASN dilarang memasang spanduk dan dilarang ikut serta dalam aksi kampanye.

Baca juga : Mendagri Ingatkan ASN Harus Netral Selama Pilkada

Setiawan sekaligus mengingatkan pasangan calon dilarang melibatkan ASN dalam proses pemenangan pasangan calon. Demikian juga TNI dan Polri.

KemenPAN-RB akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait kebijakan ini.

Baca juga : Ini Harapan Para ASN di HUT Ke-46 Korpri

Setiawan menegaskan, jika ditemukan ASN yang melanggar peraturan dan melakukan aksi yang tidak netral dalam perhelatan politik, akan ditindaklanjuti dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

"Hukuman disiplin sedang sampai berat, jadi tidak ada hukuman yang ringan. Dan yang terakhir, KemenPAN-RB akan melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif," kata Setiawan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P Sarankan Jokowi Komunikasi dengan Parpol Koalisi soal Reshuffle

PDI-P Sarankan Jokowi Komunikasi dengan Parpol Koalisi soal Reshuffle

Nasional
Ini Alasan Bima Arya Minta Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab Ulang

Ini Alasan Bima Arya Minta Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab Ulang

Nasional
Jam Kerja Saat Ramadhan Berkurang, Polri Pastikan Tugas Pokok Tetap Jalan

Jam Kerja Saat Ramadhan Berkurang, Polri Pastikan Tugas Pokok Tetap Jalan

Nasional
Reshuffle Kabinet Dinilai Tidak Akan Melibatkan Banyak Kementerian

Reshuffle Kabinet Dinilai Tidak Akan Melibatkan Banyak Kementerian

Nasional
Sidang Rizieq Shihab, Bima Arya Singgung soal Tren Kenaikan Kasus Covid-19 Saat Itu

Sidang Rizieq Shihab, Bima Arya Singgung soal Tren Kenaikan Kasus Covid-19 Saat Itu

Nasional
Akademisi Sebut Pembungkaman Kritik di Era Jokowi Makin Kompleks

Akademisi Sebut Pembungkaman Kritik di Era Jokowi Makin Kompleks

Nasional
Epidemiolog: Harusnya Vaksin Nusantara Tak Dilanjutkan ke Uji Klinis Fase II

Epidemiolog: Harusnya Vaksin Nusantara Tak Dilanjutkan ke Uji Klinis Fase II

Nasional
Ngabalin Sebut Jokowi Segera Lantik Menteri Dikbud/Ristek dan Menteri Investasi

Ngabalin Sebut Jokowi Segera Lantik Menteri Dikbud/Ristek dan Menteri Investasi

Nasional
Elektabilitas Airlangga Tertinggi, Waketum Golkar: Hasil Kerja Serius Kader

Elektabilitas Airlangga Tertinggi, Waketum Golkar: Hasil Kerja Serius Kader

Nasional
Terlihat Serupa, Ini Bedanya Seragam Satpam yang Baru dengan Polisi

Terlihat Serupa, Ini Bedanya Seragam Satpam yang Baru dengan Polisi

Nasional
Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah 2 Lokasi di Kota Makassar

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah 2 Lokasi di Kota Makassar

Nasional
Penjelasan BPOM Mengapa Vaksin Nusantara Belum Layak Ditindaklanjuti

Penjelasan BPOM Mengapa Vaksin Nusantara Belum Layak Ditindaklanjuti

Nasional
Bima Arya Sebut Rizieq Shihab Tak Berkenan Sampaikan Hasil Swab

Bima Arya Sebut Rizieq Shihab Tak Berkenan Sampaikan Hasil Swab

Nasional
250 WNI di California AS Divaksin Covid-19 Pfizer

250 WNI di California AS Divaksin Covid-19 Pfizer

Nasional
Sidang Kasus Rizieq Shihab, Bima Arya Nilai RS Ummi Langgar Aturan

Sidang Kasus Rizieq Shihab, Bima Arya Nilai RS Ummi Langgar Aturan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X