Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mempertautkan Bung Karno, Ho Chi Minh dan Kennedy

Kompas.com - 01/12/2017, 08:54 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno dikenal luas memiliki pendirian yang tegas dan berwiba, namun Presiden RI pertama itu bukanlah sosok yang kaku.

Sejarah mencatat, Putra Sang Fajar itu bisa menjalin hubungan dengan siapa saja, tidak terkecuali dengan tokoh revolusi Vietnam Ho Chi Minh dan Presiden Amerika Serikat (AS) John F. Kennedy yang punya idealisme berbeda.

Seperti diketahui, Bung Karno adalah tokoh yang memprakarsasi gerakan non blok di tengah kecamuk perang dingin antara Uni Soviet dengan komunismenya dan Amerika Serikat dengan liberalisme dan kapitalismenya.

 

Kawan Sehaluan

Kedekatan Ho Chi Minh dan Soekarno mulai terlihat pada 4 Maret 1959. Saat itu, atas usul Soekarno, Ho Chi Minh mendapatkan gelar doktor honoris causa dari Universitas Padjajaran Bandung.

Di tahun yang sama, tokoh kharismatik Vietnam itu datang ke Indonesia dengan senang hati atas undangan Bung Karno.

Bahkan Bung Karno pernah mengajak Ho ke Bandung untuk bersama meresmikan nama Institut Teknologi Bandung (ITB) yang sebelumnya bernama Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Jauh sebelum kedekatan itu, Bung Karno dan “Paman” Ho sudah memiliki pertautan. Keduanya dikenal sebagai tokoh perjuangan yang anti kolonialisme dan imperialisme.

Tim Historia dalam bukunya yang diterbitkan Kompas, "Ho Chi Minh dan Soekarno", menyebut kedua tokoh besar itu sebagai kawan sehaluan dari negeri seberang.

Ho bahkan pernah berkirim surat kepada Soekarno pada 19 November 1945. Isinya, mengajak tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia bersama-sama mengusir kolonialis dan imperialis di Asia mulai dari India, Burma, Indonesia, dan Malaya.

Ide itu menurut Sejarawan Asvi Warman Adam dalam buku "Ho Chi Minh dan Soekarno", paralel dengan gagasan Bung Karno di Konferensi Asia-Afrika 1955.

"Dia (Ho) ingin menyatukan negara-negara tersebut dalam satu federasi,” begitu tulis Tim Historia.

Kedekatan kedua pemimpin itu otomatis mempererat hubungan Indonesia dengan Vietnem. Indonesia bahkan menggalang lobi dan kampanye internasional antiinvasi Amerika Serikat (AS) di Vietnem Selatan.

Ho sendiri wafat pada 1969, setahun sebelum Bung Karno berpulang. Namun pasca wafat, kedua tokoh itu diperlakukan berbeda.

Ho dikenang meriah oleh masyarakat Vietnam, tetapi “Soekarno dikenang dalam keremangan catatan sejarah versi Orde Baru”, tulis Tim Historia.

 

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com