Airlangga Hartarto Tegaskan Hanya Dapat Izin Jokowi, Bukan Dukungan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perindustrian  Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dia hanya mengantongi izin dari Presiden Joko Widodo untuk maju dalam pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar jika digelar musyawarah nasional luar biasa.

Airlangga membantah bahwa Presiden Jokowi memberikan dukungan kepada dirinya untuk menggantikan Setya Novanto, yang saat ini mendekam di balik rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Jadi yang diberikan Presiden adalah izin karena saya selaku pembantu beliau. Memberikan izin untuk ikut dalam kontestasi di Partai Golkar," kata Airlangga di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2017).

Airlangga pun menegaskan bahwa hanya izin yang diberikan oleh Jokowi, dan bukan dukungan.

"Izin," kata Koordinator Bidang Perekonomian DPP Partai Golkar tersebut.

(Baca juga: Yorrys Sebut Pertemuan DPD I Golkar dengan Jokowi Dipimpin Airlangga Hartarto)

Jokowi pun menyerahkan persoalan pemilihan orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin itu sesuai AD/ART partai yang ada.

"Pak Presiden selalu mengatakan, mekanisme itu dikaitkan dengan Partai Golkar, sesuai AD/ART Golkar," kata Airlangga.

Soal potensi rangkap yang akan diemban jika terpilih, yakni sebagai pembantu presiden dan calon pimpinan partai politik, Erlangga mengatakan bahwa ia menyerahkan hal tersebut kepada Jokowi.

"Kalau saya sepenuhnya itu hak preogratif Pak Presiden. Kami sebagai pembantu Presiden dalam kaitan dengan itu kami tunggu arahan," ucap Airlangga.

Tak berbeda, Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa Jokowi telah memberikan izin kepada Airlangga untuk maju dalam pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar.

(Baca: Dedi Mulyadi: Jokowi Restui Airlangga Bertarung di Munaslub)

Permintaan izin untuk Airlangga oleh DPD I itu disampaikan ketika bertemu Jokowi di Istana Bogor pagi tadi.

"Karena beliau (Airlangga) adalah menteri dan sebagai menteri kami meminta izin kepada Presiden. Presiden mengizinkan (Airlangga) untuk mencalonkan diri ketua umum Golkar," kata Dedi.

Menurut Dedi, Jokowi juga menyerahkan sepenuhnya masalah pergantian pucuk pimpinan Golkar sesuai mekanisme yang berlaku.

"Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada Golkar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Prinsip dasarnya adalah Golkar harus menjaga stabilitas politik dan stabilitas ekonomi secara nasional," ucap Dedi.