Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas 53 Persen, Posisi Jokowi Dinilai Belum Aman

Kompas.com - 27/11/2017, 15:28 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Point Indonesia, Arif Nurul Imam berpendapat, elektabilitas Joko Widodo belum aman untuk memenangkan Pemilihan Presiden 2019.

Hal tersebut berdasarkan survei Poltracking yang dirilis pada Minggu (26/11/2017) kemarin, yang menyebutkan bahwa elektabilitas Jokowi 53,2 persen, sedangkan Prabowo 33 persen.

"Memang unggul. Tapi Jokowi enggak boleh lengah. Posisi elektabilitas hari ini seperti yang dirilis Poltracking, posisi Presiden Jokowi belum bisa dikatakan aman," ujar Imam saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/11/2017).

"Sebagai petahana, elektabilitas 53 persen tentu masih sangat rawan. Karena untuk memenangkan pilpres, harus memperoleh dukungan 50 persen plus plus," kata dia.

(Baca juga: Survei Poltracking: Elektabilitas Jokowi 53 Persen, Prabowo 33 Persen)

Apalagi, pilpres tinggal sekitar dua tahun lagi. Dengan sejumlah "serangan" isu yang dimainkan pihak lawan, elektabilitas Jokowi berpotensi semakin tergerus. Demikian pula dengan janji-janji yang belum sempat direalisasikan pemerntahan Jokowi-JK.

"Apalagi jika banyak janji kampanye yang tak terealisasi, pertumbuhan ekonomi stagnan dan potensi akan munculnya tokoh baru yang bisa saja menyalip di last minute," ujar Imam.

Dia melanjutkan, gencarnya pembangunan infrastruktur di penjuru Indonesia memang jadi "jualan" Jokowi meraup suara. Namun, persoalannya pembangunan yang begitu masif tersebut, lanjut Imam, tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

"Secara infrastruktur menonjol, tetapi pembangunan itu tidak langsung memberi manfaat pada rakyat kecil, sehingga dampak elektoralnya kurang signifikan," ujar Imam.

Kompas TV Joko Widodo memiliki elektabilitas sebesar 53,2% sementara Prabowo Subianto memiliki elektabilitas sebesar 33,0%.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com