Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Poltracking: Menteri Susi Paling Favorit

Kompas.com - 27/11/2017, 05:51 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei nasional yang dilakukan Poltracking Indonesia menempatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai menteri yang paling disukai publik.

Sebanyak 26,1 persen publik memilih Susi sebagai menteri terfavorit.

Angka tersebut cukup jauh dari angka survei empat menteri atau pejabat setingkat menteri lainnya, yakni Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (6,2 persen), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (6,1 persen), Menteri Keuangan Sri Mulyani (4,6 persen), serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto (2,1 persen).

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR seusai menyampaikan rilis Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR seusai menyampaikan rilis Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).
"Publik menilai Susi Pudjiastuti adalah menteri paling disukai atau favorit," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR dalam paparannya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

Hasil tersebut tak jauh berbeda dengan survei kinerja menteri dan pejabat setingkat menteri. Lima pejabat yang dianggap memiliki kinerja baik masih jatuh kepada Susi, Khofifah, Gatot, Sri Mulyani, dan Wiranto.

Baca: "Balas Dendam" Menteri Susi Saat Jadi Pembawa Acara di Kompas TV

Sebanyak 26,8 persen publik menilai kinerja Susi sudah baik.

Sementara menteri lain hanya dipilih kurang dari 1 persen publik.

Menurut Hanta, hal tersebut salah satunya karena figur mereka yang tak begitu dikenal publik.

Bahkan, 47 persen publik menjawab tak tahu atau tak menjawab survei menteri paling disukai.

"Karena mereka belum dikenal," kata Hanta.

Hasil serupa ditunjukkan pada survei terhadap perombakan kabinet. Hanta menyebutkan, hanya sekitar 32,9 persen publik yang menilai perlu ada perombakan kabinet dan 17,7 persennya menilai tak perlu.

Baca: Susi Pudjiastuti Ingin Punya Program Televisi Sendiri

Angka tersebut kalah dari jumlah publik yang tak menjawab atau mengaku tidak tahu apakah diperlukan perombakan kabinet, yakni 49,4 persen.

"Publik yang setuju dilakukan perombakan atau pergantian kabinet kerja saat ini adalah 32,9 persen. Secata kuantitatif, tingkat kesetujuan ini relatif rendah karena berada di bawah 60 persen," kata Hanta.

Survei dilakukan terhadap 2.400 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi pada 8 hingga 15 November 2017 menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error +/- 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kompas TV Susi Pudjiastuti sempat panik di awal acara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com