Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jatuh Bangun Evakuasi Sandera dan Upaya Pengejaran Kelompok Bersenjata

Kompas.com - 22/11/2017, 09:37 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya satuan tugas terpadu Brimob Polri dan TNI untuk menyelamatkan para sandera di Kampung Banti, Kimbely, dan Longsoran di Mimika, Papua, membuahkan hasil.

Awalnya, negosiasi sebagai bentuk dari pendekatan lembut dilakukan namun ternyata tidak ampuh. Strategi pun berubah. 

Operasi senyap pun dilakukan. Kopassus dan Tim Intai Kostrad mengingati lokasi penyekapan selama 5 hari. Sebanyak 13 personel Kopassus dan 10 personel Kostrad berada dalam tim ini.

Mereka mengendap dan memantau pergerakan kelompok kriminal bersenjata yang membaur dengan warga sipil.

(Baca juga : Polri Siap Hadapi Perlawanan Balik Kelompok Bersenjata di Papua)

Upaya tersebut mendapat perlawanan dari KKSB yang terus menghujani aparat dan warga dengan tembakan dari jarak jauh. Akhirnya, pasukan TNI dan Brimob bergerak menyerbu Kampung Kimbely dan Banti.

Kelompok separatis bersenjata itu lantas berhamburan menyelamatkan diri ke dalam hutan dan ke area ketinggian sambil terus menyerang aparat dengan tembakan bertubi-tubi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto Saat Ditemui Dalam Sebuah Acara Diskusi di Jakarta, Rabu (20/9/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto Saat Ditemui Dalam Sebuah Acara Diskusi di Jakarta, Rabu (20/9/2017).

(Baca juga : TNI-Polri Kembali Evakuasi 804 Sandera Kelompok Bersenjata di Papua)

Setelah kelompok tersebut menghilang dari pandangan, aparat gabungan TNI dan Polri lain bergegas menuju dua kampung itu untuk membebaskan sandera. Sebanyak 344 warga pendatang dibawa ke Timika untuk mendapat perlindungan.

"Masyarakat asli Papua masih bertahan di sana. Dari dialog antara TNI-Polri dengan pemuka setempat dibantu tokoh adat, pastur, akhirnya mereka mau dievakuasi," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto.

Akhirnya, warga yang dievakuasi bertambah sekitar 800 orang. Mereka merupakan warga asli Kampung Banti dan Kimbely. Ratusan warga meminta dievakuasi karena menipisnya persediaan obat, makanan, hingga alasan keamanan.

 

Tim Berpencar

Rikwanto mengatakan, satgas terpadu memisahkan diri menjadi dua bagian, yakni untuk penanganan evakuasi sandera dan pengejaran KKSB.

Di Mimika, warga ditampung di Gedung Eme Neme Yauware milik Pemda Timika. Rikwanto memastikan warga akan dipenuhi kebutuhannya dengan baik oleh pemerintah setempat dan Dinas Sosial.

Petugas medis memeriksa warga yang berhasil dievakuasi Satuan Tugas Terpadu Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata setibanya di Timika, Papua, Jumat (17/11/2017). Warga non Papua dan belasan warga Papua yang ada di kampung Kimbeli, Utikini dan Banti berhasil dievakuasi oleh Satgas Terpadu pada Jumat pagi dan langsung dievakuasi ke Timika menggunakan 10 unit bus milik Freeport dengan pengawalan ketat aparat kemanan TNI dan Polri.ANTARA FOTO/JEREMIAS RAHADAT Petugas medis memeriksa warga yang berhasil dievakuasi Satuan Tugas Terpadu Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata setibanya di Timika, Papua, Jumat (17/11/2017). Warga non Papua dan belasan warga Papua yang ada di kampung Kimbeli, Utikini dan Banti berhasil dievakuasi oleh Satgas Terpadu pada Jumat pagi dan langsung dievakuasi ke Timika menggunakan 10 unit bus milik Freeport dengan pengawalan ketat aparat kemanan TNI dan Polri.

Namun, belum dapat diperkirakan sampai kapan mereka berada di tempat penampungan.

"Kita pendataan dulu, kemudian akan dibahas masalah pekerjaan, keluarga, dan tempat tinggal mana yang dianggap layak," kata Rikwanto.

Warga diharapkan tidak kembali ke kampungnya karena khawatir kembali disandera kelompok bersenjata.

Sementara itu, beberapa anggota satgas terpadu fokus mengejar anggota KKSB yang suduah masuk ke dalam daftar pencarian orang.

(Baca juga : Jokowi Apresiasi TNI-Polri atas Keberhasilan Evakuasi Warga Papua)

Mereka tidak menargetkan batas waktu untuk meringkus kelompok tersebut.

"Yang penting jangan lagi ada penyanderaan dan menjaga situasi keamanan kondusif. Personel masih menggunakan kekuatan ya g ada sambil dilihat situasinya," kata Rikwanto.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, menyelamatkan para sandera tak lantas membuat misi mereka selesai.

Masih ada pekerjaan rumah lain yaitu mengejar KKBS hingga tuntas sehingga tak ada lagi kejadian serupa di kemudian hari.

Oleh karena itu, kata dia, perlu ada langkah lanjutan yang dikoordinasikan dengan baik antara Polri, TNI, aparat intelijen, Pemerintah Daerah, dan kementerian serta lembaga terkait.

"Dalam melanjutkan operasi pengejaran, kita akan laksanakan secara tuntas. Yamg kita hadapi adalah kelompok bersenjata," kata Wiranto.

Kompas TV Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, keberadaan kelompok kriminal bersenjata, tidak mengganggu pelaksaan pembangunan infrastruktur di Papua.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Nasional
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Nasional
Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Nasional
Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com