Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertolak ke Kuching, Jokowi Hadiri Konsultasi Tahunan RI-Malaysia

Kompas.com - 22/11/2017, 08:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Rabu (22/11/2017) pagi, bertolak ke Kuching, Malaysia.

Berdasarkan siaran pers resmi Istana, Presiden Jokowi akan menghadiri Annual Consultation atau konsultasi tahunan ke-12 RI-Malaysia.

Menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Presiden Jokowi beserta rombongan bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta pukul 07.00 WIB.

Dalam konsultasi tahunan ini, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Mohamad Najib akan membahas berbagai isu priroritas bagi kedua negara serta mendorong realisasi berbagai komitmen yang telah dihasilkan.

(Baca juga : VIDEO : Sebulan ke Depan Jokowi Berkantor di Istana Bogor, Ada Apa?)

Ada empat hal utama yang akan dibahas dalam pertemuan dengan PM Najib tersebut, yakni penguatan kerjasama ekonomi, perlindungan WNI dan ketenagakerjaan, isu perbatasan dan isu pertahanan dan keamanan.

Selain itu, pertemuan konsultasi tahunan ini juga membahas berbagai tantangan dan kerjasama di kawasan yang akan dikembangkan bersama di masa yang akan datang.

Presiden berharap kunjungan ini akan memberikan manfaat nyata yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dan Malaysia.

Turut menyertai Presiden dalam penerbangan menuju Kuching Malaysia, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/KPN Andri Hadi.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi diketahui telah terlebih dahulu berada di Kuching Malaysia untuk mempersiapkan kedatangan Presiden.

Kompas TV Fahri Hamzah menyebut Setnov sempat ketemu presiden dalam konteks kasus korupsi KTP elektronik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com