Bagaimana Upaya Pemerintah Menangkal Maraknya Serangan Siber?

SERPONG, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangkal maraknya serangan siber. 

Salah satu upaya yang tengah dilakukan Kementerian Komunikasi dan Infornatika yakni menjaring generasi muda berbakat di bidang teknologi informasi melalui program "Born to Protect".

"Kominfo membuat progran 'Born to Protect' untuk menyeleksi dan melatih 100 talenta setiap tahunnya. Melatih terkait keamanan siber," ujar Rudiantara, saat menjadi pembicara kunci Seminar Nasional 10 Tahun UMN bertajuk 'Memperkuat Keamanan Siber Nasional' di kampus UMN, Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (21/11/2017).

Program "Born to Protect" merupakan sebuah kompetisi teknologi di bidang keamanan siber untuk menjaring anak-anak muda berbakat.

Baca: Januari hingga Juli 2017, Indonesia Alami 177,3 Juta Serangan Siber

Sebanyak 100 talenta akan dididik menjadi ahli keamanan siber dalam Digital camp selama 2 Minggu. Rencananya, proses seleksi dan pelatihan akan diselenggarakan di 10 kota besar.

Born To Protect terdiri dalam beberapa rangkaian kegiatan, antara lain hacking contest, seminar, train of trainers, dan diakhiri dengan Digital Camp untuk peserta yang terpilih. 

Setelah Jakarta, audisi Born to Protect akan dilaksanakan di 9 kota lainnya, yaitu Medan, Palembang, Bandung, Yogyakarta, Malang, Bali, Makassar, Manado dan Samarinda. 

"Mereka akan dilatih menjadi seperti penjaga keamanan siber. Mereka bisa membantu pemerintah dan pihak perusahaan dalam menangkal serangan siber," kata Rudiantara. 

Baca juga: Keamanan Siber Indonesia Tak Lebih Baik Dibandingkan Malaysia dan Singapura

Selain itu, lanjut Rudiantara, pemerintah juga membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada Mei 2017, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden No. 53 tahun 2017 tentang pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Saat ini, pembentukan lembaga tersebut masih berada pada tahap penataan susunan organisasi.

"Kepala BSSN nantj setingkat menteri tinggal menunggu Presiden menetapkan. Soal security-nya ada di BSSB, sementara Kominfo akan bergerak di-kontennya. Selain itu pemerintsh juga membentuk satgas penegakan hukum untuk informasi bohong dan hoaks," kata Rudiantara.

Berdasarkan laporan The Global Cybersecurity index 2017 yang dirilis oleh The UN International Telecommunication Union (ITU), Indonesia termasuk dalam negara dengan keamanan siber yang lemah.

Situasi yang dialami Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara-negara di Amerika Selatan seperti Brasil dan Afrika yang dinilai paling rentan terhadap serangan siber.

Dari 195 negara, Indonesia menempati peringkat ke-70 dengan skor 0,424. Sementara peringkat pertama atau negara dengan keamanan siber terbaik ditempati oleh Singapura dan Amerika Serikat di peringkat kedua. Menyusul Malaysia dengan skor 0,893 di peringkat ketiga.

Lemahnya keamanan siber di Indonesia berdampak pada meningkatnya serangan siber.

Catatan Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) menunjukan, sejak Januari hingga Juli 2017 terdapat 177,3 juta serangan siber yang masuk ke Indonesia. Artinya setiap hari terjadi 836.200 serangan siber. Umumnya serangan dilancarkan dalam bentuk fraud dan malware.

Serangan ransomware WannaCry pada pengguna internet dunia pada Mei 2017 lalu menjadi salah satu bukti nyata kejahatan siber ini.