Bagaimana Upaya Pemerintah Menangkal Maraknya Serangan Siber?

Kompas.com - 21/11/2017, 22:41 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat ditemui usai menjadi pembicara kunci Seminar Nasional 10 Tahun UMN bertajuk Memperkuat Keamanan Siber Nasional di kampus UMN, Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (21/11/2017). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat ditemui usai menjadi pembicara kunci Seminar Nasional 10 Tahun UMN bertajuk Memperkuat Keamanan Siber Nasional di kampus UMN, Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (21/11/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

SERPONG, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangkal maraknya serangan siber

Salah satu upaya yang tengah dilakukan Kementerian Komunikasi dan Infornatika yakni menjaring generasi muda berbakat di bidang teknologi informasi melalui program "Born to Protect".

"Kominfo membuat progran 'Born to Protect' untuk menyeleksi dan melatih 100 talenta setiap tahunnya. Melatih terkait keamanan siber," ujar Rudiantara, saat menjadi pembicara kunci Seminar Nasional 10 Tahun UMN bertajuk 'Memperkuat Keamanan Siber Nasional' di kampus UMN, Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (21/11/2017).

Program "Born to Protect" merupakan sebuah kompetisi teknologi di bidang keamanan siber untuk menjaring anak-anak muda berbakat.


Baca: Januari hingga Juli 2017, Indonesia Alami 177,3 Juta Serangan Siber

Sebanyak 100 talenta akan dididik menjadi ahli keamanan siber dalam Digital camp selama 2 Minggu. Rencananya, proses seleksi dan pelatihan akan diselenggarakan di 10 kota besar.

Born To Protect terdiri dalam beberapa rangkaian kegiatan, antara lain hacking contest, seminar, train of trainers, dan diakhiri dengan Digital Camp untuk peserta yang terpilih. 

Setelah Jakarta, audisi Born to Protect akan dilaksanakan di 9 kota lainnya, yaitu Medan, Palembang, Bandung, Yogyakarta, Malang, Bali, Makassar, Manado dan Samarinda. 

"Mereka akan dilatih menjadi seperti penjaga keamanan siber. Mereka bisa membantu pemerintah dan pihak perusahaan dalam menangkal serangan siber," kata Rudiantara. 

Baca juga: Keamanan Siber Indonesia Tak Lebih Baik Dibandingkan Malaysia dan Singapura

Selain itu, lanjut Rudiantara, pemerintah juga membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada Mei 2017, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden No. 53 tahun 2017 tentang pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

Nasional
Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

Nasional
Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

Nasional
Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Nasional
Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

Nasional
Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

Nasional
KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

Nasional
Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

Nasional
Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

Nasional
Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

Nasional
Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

Nasional
'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

"Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

Nasional
Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X