Kompas.com - 21/11/2017, 19:00 WIB
Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGTersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak kepolisian berencana memeriksa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang dialaminya. Polisi telah menyurati KPK terkait rencana tersebut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan ada surat dari kepolisian yang masuk ke KPK. Saat ini, surat itu sedang dibahas pimpinan KPK.

"Masih dibahas lebih lanjut karena tentu ketika surat itu masuk itu harus dibahas. Kami harus mendapatkan arahan lebih lanjut dari pimpinan," kata Febri di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Prinsipnya, lanjut Febri, KPK akan berkoordinasi dengan kepolisian. Sebab, KPK juga membutuhkan informasi soal kasus kecelakaan Novanto yang ditangani oleh polisi tersebut.

Baca juga: Novanto Ketiduran Saat Diperiksa, Kata Pengacara akibat Gangguan di Otak

"KPK juga membutuhkan info yang sudah didapatkan pihak polda. Polda juga membutuhkan proses pemeriksaan untuk melengkapi penanganan perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing," ujar Febri.

Sesuai ketentuan, kasus korupsi harus didahulukan dari perkara lainnya. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam pasal tersebut diatur bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus tindak pidana korupsi harus didahulukan dibandingkan tindak pidana lain.

Baca juga: Pengacara: Pemeriksaan Setya Novanto Ditangguhkan karena Alasan Kesehatan

Mengenai ketentuan ini, Febri menyatakan, kasus kecelakaan Novanto sebagai sesuatu yang harus ditelusuri juga.

"Saya kira proses hukum untuk kecelakaan itu sebuah fakta yg harus ditelusuri lebih lanjut ya, sebenarnya kronologisnya bagaimana dan juga hal-hal lain terkait dengan kasus yang menyangkut undang-undang lalu lintas tersebut," ujar Febri.

"Jadi itu tinggal kita koordinasikan lebih lanjut, meskipun ada persinggungan obyeknya, kebetulan memang ada orang-orang yang ada persinggungannya di sana. Itu yang akan kita koordinasikan," ujar Febri.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Nasional
Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Nasional
Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Nasional
Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Nasional
Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Nasional
Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

Nasional
Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

Nasional
Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Nasional
UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X