Praperadilan Wali Kota Batu Ditolak, Ini Tanggapan Yusril

Kompas.com - 21/11/2017, 18:59 WIB
Penasehat hukum Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Yusril Ihza Mahendra seusai mengikuti sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPenasehat hukum Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Yusril Ihza Mahendra seusai mengikuti sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengacara Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Yusril Ihza Mahendra, tak puas terhadap putusan hakim tunggal yang menolak gugatan praperadilan yang diajukan kliennya.

Menurut Yusril, hakim tidak mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan pemohon.

"Kelihatannya tidak ada bukti-bukti yang kami ajukan, termasuk saksi dan ahli itu dipertimbangkan oleh hakim. Jadi yang dipertimbangkan hakim, itu semua yang dikemukakan oleh termohon," kata Yusril seusai sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017).

Dalam praperadilan ini, Eddy Rumpoko dan penasihat hukumnya mempersoalkan dasar hukum operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, ia juga mempersoalkan waktu penetapan tersangka dan penyitaan barang bukti.

Baca: Hakim Tolak Gugatan Praperadilan yang Diajukan Wali Kota Batu

Namun, dalam salah satu pertimbangan, hakim tunggal menilai, barang yang disita oleh KPK adalah bukti penerimaan hadiah terkait suap pengadaan barang dan jasa di Kota Batu, Jawa Timur.

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Selasa (17/10/2017).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Wali Kota Batu Eddy Rumpoko seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Hakim mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menerangkan bahwa dalam tangkap tangan, penyidik dapat menyita barang yang patut diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dapat dijadikan barang bukti.

Menurut hakim, penyidik menyita dan  menerima barang berdasarkan surat perintah penyitaan pada 17 September 2017.

Barang tersebut disita berdasarkan tangkap tangan yang dilakukan pada 16 September 2017.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesederhanaan Jenderal Hoegeng: Jadi Pelayanan Resto hingga Tinggal di Rumah Sempit

Kesederhanaan Jenderal Hoegeng: Jadi Pelayanan Resto hingga Tinggal di Rumah Sempit

Nasional
Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirikan Jokowi Selama Menjabat

Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirikan Jokowi Selama Menjabat

Nasional
Saat Swiss Tak Lagi Aman Bagi Koruptor Indonesia untuk Menyimpan Duit

Saat Swiss Tak Lagi Aman Bagi Koruptor Indonesia untuk Menyimpan Duit

Nasional
Menag: Semua Orang Menginginkan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Menag: Semua Orang Menginginkan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Nasional
Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Nasional
KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

Nasional
Pemerintah Sebut Naik Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Pemerintah Sebut Naik Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Nasional
Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Nasional
Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Nasional
Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Nasional
Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Nasional
Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Nasional
Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya

Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya

Nasional
Kasus Covid-19 hingga 14 Juli: 78.572 Positif, 46.701 Orang Suspek, dan 6 Provinsi dengan Lebih dari 100 Kasus Baru

Kasus Covid-19 hingga 14 Juli: 78.572 Positif, 46.701 Orang Suspek, dan 6 Provinsi dengan Lebih dari 100 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X