Dedi Mulyadi Anggap Rekomendasi Calon Kepala Daerah Golkar Perlu Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengangap bahwa rekomendasi calon kepala daerah dari partainya untuk Pilkada serentak 2018 perlu dievaluasi.

Apalagi, setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto resmi ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, sejak tadi malam, Minggu (19/11/2017).

"Ya kalau nanti dengan pemimpin baru, kebijakan baru, melakukan evaluasi demi kebaikan partai kenapa tidak, apapun," kata Dedi di kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (20/11/2017).

(Baca juga : Bahas Novanto, MKD DPR Gelar Rapat Konsultasi dengan Semua Fraksi)

Evaluasi itu, kata Dedi, perlu dilakukan demi menyapu bersih kontestasi Pilkada serentak mendatang yang diikuti calon-calon dari partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Karena tujuannya partai ini kan menang. Modal demokrasi Golkar juga harus terjaga dengan baik," kata Bupati Purwakarta tersebut.

Meski demikian, menurut Dedi terpenting saat ini adalah dilakukan perubahan dalam struktur organisasi Golkar untuk menggantikan Novanto dari posisinya.

"Paling penting perubahan struktur dan kultur dulu. Perubahan dulu, rekomendasi mah gampang," kata Dedi.

(Baca juga : Nurdin Halid: Kasus Setya Novanto Tak Ganggu dan Sandera Golkar)

"Karena itu kan hal teknis. Menurut saya rekomendasi itu gampang, cukup dilakukan pengkajian secara mendasar oleh tim khusus saja selesai," tambahnya.

Sebelumnya, pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan bahwa jika Novanto diganti maka berpotensi terjadinya "gejolak" di daerah.

Gejolak yang dimaksud tak lain adalah kemungkinan berubahnya rekomendasi calon kepala daerah yang diusung atau didukung oleh Partai Golkar pada Pilkada 2018.

Meski demikian, ada sisi positif yang bisa diambil oleh Golkar jika Novanto akhirnya diganti dari posisinya saat ini.

Positifnya, Partai Golkar dapat sekaligus menyeleksi ulang calon kepala daerah yang loyal kepada partai, dan bukan kepada perorangan.

Namun, ada juga dampak negatif dari hal tersebut yakni ancaman terhadap calon kepala daerah yang sebelumnya sudah diusung atau didukung Golkar.

Misalnya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk Pilkada Jawa Barat dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa untuk Pilkada Jawa Timur.