Komisioner Komnas HAM Nilai Panglima TNI Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kompas.com - 18/11/2017, 16:07 WIB
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mochammad Choirul Anam.Fabian Januarius Kuwado Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mochammad Choirul Anam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Mochammad Choirul Anam mengatakan, langkah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang membangun kembali wacana anti-Partai Komunis Indonesia berimbas buruk terhadap penanganan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Pernyataan ini diucapkan Choirul Anam dalam sebuah diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu (18/11/2017).

"Salah satu hambatannya, karena Panglima TNI menggunakan hasrat politiknya menggunakan instrumen yang bersentuhan dengan kasus HAM masa lalu sebagai komoditas politiknya. Orang ditarik lagi dengan sentimen komunis," ujar Choirul Anam.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran HAM masa lalu, lanjut Anam juga sebenarnya mulai membuka diri. Pemerintah, salah satunya melalui Komnas HAM, juga sudah berupaya agar rekonsiliasi sosial terwujud.

Namun, memasuki bulan Oktober, Jenderal Gatot lagi memunculkan wacana anti-PKI. Salah satunya dengan instruksi menggelar nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI (1984) di penjuru Indonesia.

(Baca juga: SMRC: Isu Kebangkitan PKI Dimobilisasi Kekuatan Politik Tertentu)

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Istana Kepresidenan, Selasa (24/10/2017).KOMPAS.com/IHSANUDDIN Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Istana Kepresidenan, Selasa (24/10/2017).
Menurut Anam, hal itu membuat upaya penyelesaian kasus HAM masa lalu seakan sia-sia.

"Penyelesaian kasus HAM masa lalu sebenarnya sudah berjalan cukup bagus tahapannya. Orang sudah mulai membuka diri untuk ngomong soal apa yang terjadi di masa lalu, siapa pelakunya serta bagaimana proses penyelesaiannya," ujar Anam.

"Tiba-tiba hilang, tiba-tiba orang langsung benci lagi dan marah lagi, akhirnya mundur lagi," kata Komisioner bidang Pengkajian dan Penelitian tersebut.

Lebih-lebih, Anam melihat bahwa wacana anti-PKI yang dimunculkan oleh Panglima TNI bukan dalam konteks pertahanan ideologi negara, melainkan lebih kepada kepentingan politik praktis. Sebab, isu anti-PKI dinilai tidak relevan di zaman sekarang.

Gatot Nurmanto sendiri telah membantah bahwa sejumlah langkah kontroversial yang dia lakukan, termasuk instruksi pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI sebagai manuver politik.

(Baca: Dituding Lakukan Manuver Politik, Ini Jawaban Panglima TNI)

Menurut Gatot, jika sedang bermanuver politik, maka dia hanya akan menyampaikan pernyataan yang baik dan menarik simpati publik.

"Kalau saya berpolitik, 'Oh kamu baik, PKI baik'. Baik semuanya," kata Gatot.

Presiden Joko Widodo, Jumat (29/9/2017) malam, ikut nonton bareng film G30S/PKI di halaman Markas Korem 061 Suryakencana, Bogor.Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo, Jumat (29/9/2017) malam, ikut nonton bareng film G30S/PKI di halaman Markas Korem 061 Suryakencana, Bogor.
Terkait film, Gatot menganggap pentingnya generasi muda sekarang untuk mengetahui sejarah Indonesia di masa lalu. Salah satunya soal sejarah Partai Komunis Indonesia yang dikemas dalam film besutan sutradara Arifin C Noer itu.

"Tujuannya bukan untuk mendiskreditkan siapa yang salah, tapi memberi gambaran jangan sampai peristiwa yang pahit dan hitam itu terjadi lagi," ujar Gatot.

(Baca: Panglima TNI Nilai Pemutaran Film G30S/PKI Penting untuk Generasi Muda)

Meski kontroversial, pemutaran film itu tetap berlangsung di sejumlah lokasi. Bahkan, Presiden Joko Widodo ikut menonton film dalam pemutaran di Lapangan Markas Korem 061/Suryakencana, Bogor, Jawa Barat, pada 29 September 2017.

(Baca: Jokowi Nonton Bareng Film G30S/PKI di Bogor)

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


EditorBayu Galih
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Close Ads X