Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Generasi Muda Golkar Desak Novanto Mundur sebagai Ketum

Kompas.com - 11/11/2017, 12:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) mendesak agar Setya Novanto segera meninggalkan posisi Ketua Umum Partai Golkar.

Sebab, kini Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka untuk kedua kalinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Novanto kembali terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Status Novanto tersebut diyakini akan membuat elektabilitas partai beringin semakin terpuruk.

"Segera ambil sikap, ganti Setya Novanto," kata Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/10/2017).

(Baca juga : Doli Kurnia: KPK Harus Tangkap Setya Novanto)

Doli meminta elite di Dewan Pimpinan Pusat Golkar berhenti bermain-main dengan situasi yang menyandera partai.

Menurut dia, sudah saatnya warga Golkar mengedepankan kepentingan partai yang harus diselamatkan.

"Jangan karena urusan kepentingan pribadi-pribadi atau kelompok, terus bermanis-manis, berkamuflase, melindungi Setya Novanto, sementara Golkar di mata publik luluh lantak," kata Doli yang belakangan sudah dipecat oleh Novanto.

Hal serupa disampaikan anggota GMPG Mirwan Vauly dalam sebuah diskusi yang digelar Smart FM Radio, di Jakarta, Sabtu siang ini.

(Baca juga : Setya Novanto Jadi Pasien Baru KPK...)

Mirwan menilai, langkah mempertahankan Novanto hanya akan membuat citra dan elektabilitas Golkar semakin terpuruk.

"Kepada semua pengurus Golkar, ini sudah saatnya memikirkan elektabilitas Partai. Jangan hanya memikirkan satu orang. Segera cari ketua umum baru," kata dia.

Dalam forum yang sama, pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti menyatakan sepakat dengan apa yang disuarakan oleh GMPG.

Menurut Ray, dalam berbagai survei terakhir yang dilakukan sejumlah lembaga, sangat terlihat bahwa elektabilitas Golkar turun ke angka 7 persen.

"Tidak bisa diabaikan, salah satu faktornya pasti karena ketumnya tersangkut korupsi," ucap Ray.

Ray menyarankan Novanto untuk mundur dari kursi Ketum, daripada harus dilengserkan.

Menurut dia, Novanto perlu berkaca kepada ketua umum Partai lain yang langsung mundur saat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Dulu Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat) langsung mundur, Lutfi Hasan Ishaq (Presiden PKS) juga langsung mundur," ucap Ray.

(baca: Meski Tersangka Lagi, Novanto Tetap Dipertahankan sebagai Ketum Golkar)

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sebelumnya mengatakan partainya tetap akan mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar meski telah dua kali menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP.

Ia mengatakan, Golkar tak akan jatuh meski Novanto kembali ditetapkan tersangka kasus e-KTP.

"Satu dua kali, sama saja prosesnya. Ini sama semua dan karena itu maka ini jalan seperti biasa. Daerah-daerah tetap jalan seperti biasa. Bahkan tadi setelah diumumkan oleh KPK kembali Novanto sebagai tersangka oleh KPK (tetap seperti biasa)," kata Idrus di kediaman Novanto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).

(Baca juga : Ditetapkan Kembali Sebagai Tersangka, Kata Idrus Novanto Sehat)

Ia menambahkan, berdasarkan keputusan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) 2016 dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2017, Golkar akan tetap mepertahankan Novanto sebagai ketua umum hingga 2019.

Ia pun mengatakan, Golkar tak terikat oleh figur pribadi, melainkan pada sistem kepartaian yang telah berjalan.

"Bahwa kepemimpinan Bung Setya Novanto dan Idrus Marham sebagai hasil munas 2016 tetap berjalan sampai pada akhir masa jabatan 2019," lanjut dia.

Kompas TV Lagi, KPK Tetapkan Setya Novanto Tersangka
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com