Kompas.com - 31/10/2017, 11:35 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Anggota legislatif dan eksekutif se-Jawa Tengah pada acara workshop dengan tema Pembangunan Budaya Integritas Bagi Kepala Daerah Beserta Wakilnya, Legislatif, dan Eksekutif se-Jawa Tengah di Auditorium Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Selasa (31/10/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusKetua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Anggota legislatif dan eksekutif se-Jawa Tengah pada acara workshop dengan tema Pembangunan Budaya Integritas Bagi Kepala Daerah Beserta Wakilnya, Legislatif, dan Eksekutif se-Jawa Tengah di Auditorium Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Selasa (31/10/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah pekerjaan mudah. 

Akan tetapi, hal tersebut paling sulit dilakukan oleh para pejabat.

Hal tersebut disampaikan Ganjar dalam workshop yang digelar di Auditorium Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Menurut Ganjar, kesulitan menuliskan LHKPN adalah ketika menyebut sumber harta yang didapatkan.

"LHKPN itu pekerjaan yang paling mudah kita lakukan, tapi paling sulit kita tuliskan. Kesulitan luar biasa pada kolom sumbernya dari mana," kata Ganjar.

Pada workshop yang dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, anggota legislatif dan eksekutif se-Jawa Tengah itu, Ganjar mengatakan, tidak perlu takut menuliskan pelaporan harta kekayaan.

Baca: Hakim PT Manado yang Ditangkap KPK Belum Pernah Buat LHKPN

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Belum ada orang yang menulis LHKPN ditangkap KPK, jadi jangan takut. Anggap saja pemutihan kira-kira begitu. Tobatlah, kalau dipajak itu kira-kira tax amnesty. (Jadi) Ditulis saja enggak usah takut sumbernya dari mana," ujar Ganjar.

Ganjar mengatakan, ada pejabat yang menjual terlebih dahulu hartanya sebelum menulis LHKPN.

"Itu biasanya, yang saya dengar, saya dilapori, seperti itu," ujar Ganjar.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Diingatkan Tak Lakukan Tawar-menawar Politik dalam Kasus Azis Syamsuddin

KPK Diingatkan Tak Lakukan Tawar-menawar Politik dalam Kasus Azis Syamsuddin

Nasional
40 Persen dari Sasaran Vaksinasi Covid-19 Indonesia Sudah Dapat Dosis Pertama

40 Persen dari Sasaran Vaksinasi Covid-19 Indonesia Sudah Dapat Dosis Pertama

Nasional
DPR Tetap Terima Aspirasi Masyarakat Selama Pandemi, Bisa Lewat Surat atau Medsos

DPR Tetap Terima Aspirasi Masyarakat Selama Pandemi, Bisa Lewat Surat atau Medsos

Nasional
Pemerintah Gandeng Mahasiswa untuk Edukasi soal Stunting di Indonesia

Pemerintah Gandeng Mahasiswa untuk Edukasi soal Stunting di Indonesia

Nasional
Sebaran 45.803 Kasus Aktif Covid-19, Terbanyak di Jawa Tengah

Sebaran 45.803 Kasus Aktif Covid-19, Terbanyak di Jawa Tengah

Nasional
1 Tahun 9 Bulan 'Di-lockdown' Puan, Megawati: Itu Namanya Anak Sayang Ibu

1 Tahun 9 Bulan "Di-lockdown" Puan, Megawati: Itu Namanya Anak Sayang Ibu

Nasional
Jelang PON XX, Belum Semua Kabupaten/Kota Punya Mesin Tes PCR di Papua

Jelang PON XX, Belum Semua Kabupaten/Kota Punya Mesin Tes PCR di Papua

Nasional
Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Lapor ke Risma, Bupati Kendal Nyatakan Bansos Sudah Terealisasi 99,9 Persen

Lapor ke Risma, Bupati Kendal Nyatakan Bansos Sudah Terealisasi 99,9 Persen

Nasional
DPR Belum Terapkan PeduliLindungi untuk Syarat Masuk, tetapi Kapasitas Tamu Dibatasi

DPR Belum Terapkan PeduliLindungi untuk Syarat Masuk, tetapi Kapasitas Tamu Dibatasi

Nasional
Sebaran 144 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Sebaran 144 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Nasional
Menteri PANRB: PPK Harus Pastikan ASN di Lingkungannya Sudah Divaksin Covid-19

Menteri PANRB: PPK Harus Pastikan ASN di Lingkungannya Sudah Divaksin Covid-19

Nasional
UPDATE 24 September: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,91 Persen dari Target

UPDATE 24 September: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 22,91 Persen dari Target

Nasional
UPDATE 24 September: 252.596 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 5,35 Persen

UPDATE 24 September: 252.596 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 5,35 Persen

Nasional
UPDATE 24 September: Tambah 4.607, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.017.055

UPDATE 24 September: Tambah 4.607, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.017.055

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.