Menlu Tak Mau Lagi Bicara Pelarangan Panglima TNI Masuk AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi enggan bicara lagi saat ditanya perkembangan terbaru terkait upaya diplomasi Indonesia menagih penjelasan Amerika Serikat atas ditolaknya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk ke negeri tersebut.

Menlu beralasan, Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya sudah memberikan pernyataan. Penjelasan juga sudah diberikan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

"Pak Wapres sudah bikin statement kemarin. Pak Menko Polhukam sudah bikin statement. Sudah jelas," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Wapres Kalla pada Kamis kemarin menyatakan, insiden pelarangan Panglima TNI memasuki wilayah Amerika Serikat tak usah lagi dibahas.

Alasannya, Pemerintah AS telah meminta maaf atas insiden tersebut dan berharap insiden tersebut tidak akan menganggu hubungan antara Indonesia dengan AS.

(Baca juga: Menlu Berharap Jenderal Dunford dan Panglima TNI Segera Berkomunikasi)

Saat ditanya apakah artinya pemerintah tak akan menagih lagi penjelasan dari AS, Retno kembali meminta wartawan untuk merujuk pada pernyataan JK dan Wiranto.

"Jadi statement Pak JK dan Pak Menko Polhukam," kata Retno.

Sejak awal isu ini mencuat ke media pekan lalu, Retno menegaskan bahwa pemerintah akan meminta penjelasan AS. Ia sudah memanggil Wakil Duta Besar AS ke kantornya, namun saat itu belum ada penjelasan yang diberikan.

Belakangan, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Selasa (24/10/2017) siang, menegaskan, masalah pelarangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk AS akhir pekan lalu sudah selesai.

(Baca: Deplu AS: Masalah Ditolaknya Panglima TNI Sudah Selesai)

Namun, Washington juga menggarisbawahi bahwa Deplu tidak tahu-menahu alasan penolakan Gatot tersebut

"Keputusan ini tidak dibuat oleh Departemen Luar Negeri. Saya harus menjelaskan hal itu. Untuk hal lain, termasuk keputusan yang mereka buat sebelumnya, saya merujuk Anda ke Dinas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert, di Washington DC Selasa (24/10/2017) waktu setempat.