Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Instruksi Jokowi ke Anies: Saat Asian Games Jangan Kelihatan Masih Gali...

Kompas.com - 26/10/2017, 13:47 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat bertemu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Rabu (25/10/2017) kemarin, Presiden Joko Widodo berpesan, segera merampungkan area pedestrian di sekitar Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Presiden Jokowi ingin tamu mancanegara yang datang dalam acara Asian Games 2018 mendapatkan kesan baik selama berada di Jakarta.

"Tahun 2018, di atas jalan itu semuanya harus sudah bersih. Karena kita akan kedatangan tamu Asian Games. Ada 30 ribuan yang akan datang ke sini," ujar Jokowi di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2017).

Pekerja menyiram rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8). Berdasarkan data Kementerian PUPR renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dipersiapkan untuk Asian Games 2018 tersebut telah mencapai 82 persen. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww/17.WAHYU PUTRO Pekerja menyiram rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8). Berdasarkan data Kementerian PUPR renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dipersiapkan untuk Asian Games 2018 tersebut telah mencapai 82 persen. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww/17.
Presiden Jokowi tidak ingin ketika penyelenggaraan Asian Games 2018 dimulai, masih nampak sisa-sisa pengerjaan trotoar.  

"Jangan kelihatan pas Asian Games kita masih gali gali apa itu, ndak lah. Membangun-bangun apa itu di pinggir jalan, ndak. Semuanya harus bersih. Itu yang saya perintahkan," ujar Jokowi.

(Baca: Jokowi Minta Anies-Sandi Tuntaskan Proyek Infrastruktur Sebelum Asian Games)

Instruksinya kepada Anies-Sandi tersebut, lanjut Jokowi, merupakan bentuk komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno usai makan siang bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno usai makan siang bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/10/2017).
Apalagi, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, jelas tertulis bahwa dirinya sebagai Presiden bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemerintah dari pusat hingga di daerah.

"Di Undang-Undang Pemda jelas bahwa tanggung jawab pengawasan serta pembinaan, tanggung jawab akhir, itu ada di Presiden. Jelas," ujar Jokowi.

(Baca: Jokowi Berikan "Tips" Berkomunikasi dengan Warga Jakarta kepada Anies)

Diberitakan, saat bertemu kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Selasa (24/10/2017) siang, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dia bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah yang berlangsung di daerah.

Saat menyampaikan itu, Presiden menunjuk bagan di layar besar. Bagan itu menunjukan bahwa posisi Presiden berada di atas pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

Tertulis bahwa Presiden berwenang menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah daerah dan memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintah, baik pusat atau daerah.

"Ini jelas sekali posisi Presiden ada di mana, dan Pemda ada di mana, jelas. Jadi kalau saudara saya cek, saya tegur, itu memang tugas saya," kata Jokowi.

Kompas TV 10 bulan jelang perhelatan Asian Games 2018, panitia pelaksana Asian Games, INASGOC mengandeng 6 BUMN menjadi sponsor utama Asian Games 2018.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com