Genjot Proyek dari Donasi Filantropi, Kepala Bappenas Lapor Jokowi

Kompas.com - 25/10/2017, 20:47 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (5/10/2017). Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (5/10/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menghadap Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Bambang melapor kepada Jokowi terkait blended finance, di mana pemerintah akan mencari dana dari filantropi untuk pembiayaan sebuah proyek.

"Dengan menggunakan uang yang berasal dari investasi komersial yang dicampur dana filantropis, sehingga membuat proyek yang tadinya mahal bisa ditekan. Kalau ditekan bisa memberi keuntungan, walau tujuannya tetap sosial," kata Bambang, usai bertemu Jokowi.

Bambang mencontohkan, misalnya melalui pengolahan sampah plastik yang juga bagian dari program Sustainable Development Goals dalam rangka menyikapi perubahan iklim global.

Dari program itu, pemerintah bisa mencari donasi dari filantropi yang bergerak di bidang lingkungan hidup.

“Ini bisa dibiayai murni dengan investasi tapi juga bisa dibuat menarik dengan mencampurnya dengan dana donasi. Itu salah satu yang kami sampaikan,” kata Bambang.

Bambang berharap program ini bisa segera diterapkan. Pemerintah tengah menyiapkan aturan khusus yang memungkinan donasi swasta dicampur dengan uang pemerintah.

"Kami akan kawinkan investasi komersial dengan charity dan kemudian kita akan dorong social entrepreneur. Jadi entrepreneur itu tetap dapat untung dan apa yang dilakukan tetap memberikan manfaat sosial,” kata Bambang.

Bambang menambahkan, dalam menjalankan program blended finance ini, pemerintah akan terlebih dahulu mengutamakan filantropi dari dalam negeri meskipun jumlahnya saat ini masih sedikit.

Kompas TV Presiden Joko Widodo sempat bingung dengan beberapa singkatan di bidang ekonomi. Hal ini diakui Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada acara pembiayaan proyek investasi non-anggaran pemerintah di Istana Kepresidenan. Dalam acara yang dihadiri menteri, kepala daerah, dan petinggi BUMN, Presiden kembali menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur. Meski demikian, pembangunan tak hanya mengandalkan dari APBN. Namun pemerintah harus mencari skema lain. Di sela-sela pidatonya, presiden sempat bingung dengan singkatan di bidang ekonomi.


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X