Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Beberkan Tiga Kunci Agar Penyelenggaraan Pilkada 2018 Sukses

Kompas.com - 25/10/2017, 17:49 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

CIANJUR, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo membeberkan kunci agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa berjalan sukses. Apalagi, tahun depan ada 171 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak 2018.

Kunci tersebut juga berlaku untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

"Tahun depan tahun politik, itu sudah mewakili 67 persen suara untuk pileg dan pilpres," kata Tjahjo saat hadir di acara Jambore Kebangsaan dan Wirausaha di Bumi Perkemahan Mandalawangi, Cibodas, Cianjur, Jawa Barat, Rabu (25/10/2017).

Kunci pertama yakni partisipasi politik masyarakat harus tinggi. Pada Pilkada mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan juga pemerintah menargetkan pastipasi politik di atas 78 persen.

(Baca: Mengapa Anggaran Pilkada 2018 Berpotensi Tembus Rp 20 Triliun?)

"Pilkada 2015 partipasi 70 persen, Pilkada 2017 partipasi 74 persen," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Kedua, bebas dari praktek politik uang. Karenanya, ia mengimbau semua pihak turut mengawasi dan melawan praktek politik tersebut pada Pilkada, Pileg, Pilpres mendatang.

"Kita harus bangun proses demokrasi pilih kepala daerah, pilih anggota DPRD, anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden yang amanah dan memperjuangkan bangsa," ujar dia.

"Juga yang bisa mempercepat pembangunan, kesejahteraan rakyat demi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai," tambah dia.

(Baca: Bawaslu Diminta Segera Tuntaskan Indeks Kerawanan Pilkada Serentak 2018)

Ketiga, bebas dari kampanye hitam, kampanye yang mengumbar kebencian atau suku, ras, agama dan antar golongan (SARA).

"Kita hindari itu, kita dorong agar calon kepala daerah, calon anggota legislatif dan DPD, termasuk calon presiden dan wakil presiden harus adu konsep, adu gagasan, adu pemikiran untuk membangun bangsa kedepan yang semakin baik," kata dia.

Menurut dia, tiga hal tersebut adalah kunci penyelenggaraan Pilkada, Pileg dan Pilpres lancar tanpa hambatan.

"Ini tiga prasyarat utama demokrasi yang sudah dimulai pada bulan-bulan ini," ungkap dia.

"Kami mempercayakan kepada Kepolisian, TNI, Kejaksaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, adat, perguruan tinggi dan elemen mahasiswa senantiasa menjaga suskesnya proses demokrasi yang sedang kita jalankan ini," tutup dia.

Kompas TV Perppu Sah Jadi UU, Ormas Resah? (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com