Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Mengapa Panglima TNI Ditolak Masuk ke Amerika Serikat?

Kompas.com - 24/10/2017, 18:38 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorSandro Gatra

Jabatan tersebut dijabat bergiliran antara Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Marinir.  

Sekali lagi, apabila benar seperti diberitakan bahwa kunjungan ini adalah sebuah kunjungan resmi atas undangan Amerika, maka kejadian dilarangnya Panglima TNI masuk ke Amerika Serikat menjadi sangat aneh bin Ajaib.

Dalam sebuah rancangan kunjungan resmi seorang Panglima TNI ke Amerika Serikat, lebih-lebih dalam rangka memenuhi undangan Pentagon, maka minimal ada dua orang yang akan “super-sibuk”, yaitu Atase Pertahanan Amerika Serikat di Jakarta dan Atase Pertahanan Indonesia di Washington DC.

Tentu saja akan melibatkan staf pribadi Panglima masing-masing dan beberapa staf terkait lainnya.  

Selain beberapa staf terkait, baik di Kemlu masing-masing dan di Pentagon serta Cilangkap, maka proses detail dari rincian kunjungan resmi semacam ini akan disusun dengan sangat “rigid”.

Bahkan sampai dengan tata busana, pantangan makan / alergi dan rentang waktu kegiatan jam demi jam sejak keberangkatan hingga tiba kembali di Jakarta. 

Proses keberangkatan Panglima sejak dari Jakarta, termasuk di Airport pun, biasanya akan melibatkan pihak US Embassy, dalam hal ini Atase Pertahanan, atau paling tidak dari staf protokolnya.  

Jadi sekali lagi, menjadi sangat aneh apabila bisa terjadi penolakan keberangkatan setelah Panglima tiba di Airport.  

Kekeliruan bisa saja terjadi, dimanapun. Namun, kekeliruan yang sampai membuat batalnya keberangkatan seorang pejabat setingkat Pangima TNI setelah tiba di Airport, sangat mengundang pertanyaan besar.  

Kini semua orang menanti jawaban dari permintaan klarifikasi yang dikirim oleh Kemlu RI ke pemerintah Amerika Serikat. 

Klarifikasi yang sangat dibutuhkan bagi mencairkan kembali suasana yang sudah terlanjur menjadi sedikit terganggu.

Semoga saja peristiwa ini, dengan permintaan maaf yang sudah dilakukan dan penjelasan klarifikasi akan dapat benar-benar menyelesaikan masalah.

Sehingga tidak menjadi sebuah batu kerikil dari hubungan AS dan Indonesia yang sudah terjalin dengan baik selama ini.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com