Dibukanya Dokumen AS soal 1965 Dinilai Jadi Momentum Ungkap Kebenaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia diminta menjadikan pengungkapan dokumen di Amerika Serikat (AS) terkait pembunuhan massal pasca-Gerakan 30 September 1965 sebagai momentum untuk membuka kebenaran masa lalu.

Dokumen tersebut berupa kabel diplomatik Amerika Serikat yang berasal dari National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA).

"Amnesty International Indonesia mendorong hal serupa dilakukan oleh otoritas Indonesia agar menjamin akuntabilitas dan rasa keadilan kepada para penyintas," kata Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid di kantornya, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

Menurut Usman, dokumen-dokumen tersebut menjelaskan bagaimana pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terjadi secara sistematis.

Contohnya, terungkap lewat sebuah telegram bertanggal 28 Oktober 1965. Dalam dokumen itu, mereka yang dianggap bagian dari PKI digelandang menuju tempat yang sepi sebelum akhirnya dibunuh dan mayat mereka dikubur.

Tak cuma itu, pada telegram lain bertanggal 31 Desember 1965, pihak tentara secara diam-diam memberikan sekitar 10-15 tahanan untuk dieksekusi oleh warga sipil.

"Sampai saat ini belum ada kejelasan dampak pembukaan dokumen ini pada upaya pengungkapan kebenaran dan kejelasan nasib para penyintas di Tanah Air," ujar Usman Hamid.

(Baca juga: Sejak Peristiwa 1965, Lebih Dari 53.000 Orang Dihilangkan secara Paksa)

Karena itu, kata Usman, perlu ada perbandingan antara dokumen yang baru diungkap itu dengan temuan-temuan lain dari pemerintah, masyarakat sipil maupun dunia akademis.

"Kami mendorong terutama pada intitusi negara, terutama pihak TNI yang banyak disebut dalam arsip yang baru dibuka. Agar membuka juga arsip miliknya untuk melengkapi wacana yang sedang diperbincangkan secara internasional," tutur Usman.

39 dokumen

Dilansir dari BBC Indonesia, sejumlah dokumen kabel diplomatik Amerika soal tragedi 1965 kembali dibuka ke publik oleh tiga lembaga Amerika. Dokumen menguak sejumlah surat dari dan ke Amerika Serikat terkait pembunuhan massal pasca-1965.

Dokumen yang dibuka adalah 39 dokumen setebal 30.000 halaman yang merupakan catatan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia sejak 1964 hingga 1968. Isinya antara lain seputar ketegangan antara militer dengan PKI, termasuk efek selanjutnya berupa pembantaian massal.

Data dan fakta ini dinilai menguak sebagian tabir yang selama ini masih tertutup rapat dalam sejarah Indonesia. Selama ini, negara, terutama Tentara Nasional Indonesia, mengelak untuk membicarakan atau mengkaji ulang sejarah kelam tragedi 1965.

Fakta yang tersaji dalam dokumen diplomatik Amerika ini membantah narasi tunggal bahwa korban pembantaian tragedi 1965 adalah komunis atau mereka yang memang terkait pembunuhan para jenderal dan upaya pengambil alihan kekuasaan pada 30 September 1965.

Para anggota dan simpatisan PKI itu "kebingungan dan mengaku tak tahu soal 30 September," tulis laporan diplomatik Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia pada 20 November 1965.

(Baca juga: Soal Dokumen Peristiwa 1965, Ryamizard Akan Tanya ke Menhan AS)

Pemerintah hati-hati

Pemerintah Indonesia sendiri tidak akan bertindak gegabah atas pengungkapan dokumen tersebut di AS.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, Indonesia tidak bisa begitu saja mempercayai dokumen yang dari negara lain. Karena itu, Indonesia akan bertindak hati-hati.

"Begini, di Amerika, jangankan orang, presidennya saja dibunuh. Itulah, jadi yang penting kita hati-hati begitu," kata Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Ryamizard mengacu pada pembunuhan Presiden ke-35 Amerika Serikat John F Kennedy pada November 1963. Namun, sepanjang sejarahnya, ada empat Presiden AS yang tewas dibunuh. Selain Kennedy, ada Abraham Lincoln (Presiden ke-16), James A. Garfield (Presiden ke-20), dan William McKinley (Presiden ke-25).

(Baca: Soal Dokumen AS Terkait Tragedi 1965, Pemerintah Tanggapi Hati-hati)

Menurut Ryamizard, Indonesia dan Amerika Serikat selama ini memiliki hubungan yang baik. Ia juga berteman baik dengan Menteri Pertahanan AS Jim Mattis.

Ryamizard mengatakan, dia akan berkomunikasi dengan Menteri Mattis terkait dokumen peristiwa 1965 itu.