Soal Dokumen Peristiwa 1965, Ryamizard Akan Tanya ke Menhan AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku belum mengetahui keberadaan dokumen tentang pembunuhan massal pasca-Gerakan 30 September 1965.

Dokumen tersebut berupa kabel diplomatik Amerika Serikat yang berasal dari National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA).

"Saya belum tahu," kata Ryamizard di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Saat ditanya adanya keterlibatan TNI dalam peristiwa pembunuhan terhadap beberapa orang yang diduga terkait Partai Komunis Indonesia, ia menjawab akan menanyakan kebenaran dokumen tersebut kepada Menteri Pertahanan Amerika Serikat.

"Nanti saya ketemuin Menhan-nya (Menteri Pertahanan), nanti ya. Saya akan ketemu pada 25 (Oktober) dengan Menhan Amerika (Serikat)," tutur Ryamizard.

Saat ditanya alasan ketiga lembaga tersebut merilis dokumen itu, Ryamizard menjawab hal itu juga akan dia tanya kepada Menhan AS.

"Enggak tahu. Saya masih kecil dulu," ujar Ryamizard.

"Waktu di Filipina saya ketemu dengan dia (Menhan AS), saya ngobrol lama 1 jam. Saya enggak tanya ini. Ini kan enggak tahu ya. Dia (Menhan AS) kan waktu itu masih kecil juga dia," ucap dia.

(Baca juga: Sejak Peristiwa 1965, Lebih Dari 53.000 Orang Dihilangkan secara Paksa)

39 dokumen

Dilansir dari BBC Indonesia, sejumlah dokumen kabel diplomatik Amerika soal tragedi 1965 kembali dibuka ke publik oleh tiga lembaga Amerika. Dokumen itu menguak sejumlah surat dari dan ke Amerika Serikat terkait pembunuhan massal pasca-1965.

Dokumen yang dibuka adalah 39 dokumen setebal 30.000 halaman yang merupakan catatan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia sejak 1964 hingga 1968. Isinya antara lain seputar ketegangan antara militer dengan PKI, termasuk efek selanjutnya berupa pembantaian massal.

Data dan fakta ini dinilai menguak sebagian tabir yang selama ini masih tertutup rapat dalam sejarah Indonesia. Selama ini, negara, terutama Tentara Nasional Indonesia, mengelak untuk membicarakan atau mengkaji ulang sejarah kelam tragedi 1965.

(Baca juga: Misteri Isu PKI dan Pilpres 2019)

Fakta yang tersaji dalam dokumen diplomatik Amerika ini membantah narasi tunggal bahwa korban pembantaian tragedi 1965 adalah komunis atau mereka yang memang terkait pembunuhan para jenderal dan upaya pengambil alihan kekuasaan pada 30 September 1965.

Para anggota dan simpatisan PKI itu "kebingungan dan mengaku tak tahu soal 30 September," tulis laporan diplomatik Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia pada 20 November 1965.

Dalam kabel diplomatik Kedutaan AS untuk Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri AS di Washington tanggal 12 Oktober 1965 disebutkan bahwa, "Tentara Angkatan Darat Indonesia mempertimbangkan menjatuhkan Soekarno dan mendekati beberapa kedutaan negara-negara Barat memberi tahu soal kemungkinan itu."

Dalam telegram rahasia itu juga disebutkan, "Jika itu terlaksana, maka itu akan dilakukan dengan gerakan yang cepat tanpa peringatan dan Soekarno akan digantikan kombinasi junta militer dan sipil."

Disebutkan, Angkatan Darat mengharapkan bantuan ekonomi berupa makanan dan lainnya dari negara-negara Barat.

Hal itu terkait perkembangan pada 10 Oktober 1965 yang menyebutkan Soekarno menerima pimpinan Angkatan Darat di Istana yang memberikan laporan soal keterlibatan PKI pada kejadian 30 September.

Soekarno menolak membaca dan malah memarahi mereka karena menghina PKI. Para jenderal yang tidak disebutkan namanya itu kemudian meninggalkan Soekarno dengan jengkel.