Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yenny Wahid: Kepala Daerah Berperan Besar Ciptakan Kerukunan Beragama

Kompas.com - 20/10/2017, 07:59 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

TANGERANG, KOMPAS.com - Direktur Wahid Institute Yenny Wahid menekankan pentingnya peran kepala daerah untuk merawat keberagaman di daerahnya.

Seorang kepala daerah, kata dia, seharusnya mampu mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

"Kepala daerah sebetulnya bisa memainkan peran besar untuk mendinginkan suasana," kata Yenny seusai diskusi bertajuk "Islam and Democracy In Indonesia" di Kampus Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, Kamis (19/10/2017).

Yenny menambahkan, salah satunya dengan mengaktifkan peran kelompok moderat di daerahnya masing-masing san memberi ruang seluas-luasnya bagi mereka untuk nengaktualisasikan daerahnya masing-masing.

Baca: Yenny Wahid Nilai Agama Bukan Alat Pemecah, tetapi Perilaku Pemeluknya

Jika itu dilakukan, Yenny yakin kerukunan antar-agama akan tercipta.

Ia menilai, masih banyak kepala daerah yang takut terhadap desakan kelompok-kelompok radikal.

Kelompok tersebut, menurut Yenny, sangat pandai memberikan tekanan publik karena biasanya memberikan sebuah "cap" kepada kepala daerah yang bersangkutan jika tidak melakukan apa yang mereka minta.

"Kepala daerah akan dicap sebagai anti agama tertentu, etnik tertentu dan sebagainya. Banyak kepala daerah takut jadinya. Ini bukan cuma di Indonesia," ujar Yenny.

Namun, Yenny melihat ada beberapa daerah yang bisa menjadi contoh baik dalam mengelola keberagaman.

Kepala daerah di daerah-daerah tersebut juga memberi peran yang sangat penting.

Beberapa daerah tersebut di antaranya Purwakarta, Bojonegoro, Solo, dan Kupang.

"Kupang baik. Masjid yang selama tiga tahun tidak pernah diberikan izin karena ada kelompol Kristen yang agak keras menolak izin masjid, kemudian setelah wali kota Kupang yang baru terpilih, dia mengeluarkan izin," kata Yenny.

Putri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid itu menambahkan, sejumlah temuan menunjukkan bahwa kepala-kepala daerah yang hanya menggunakan isu retorika populis tanpa dibarengi kinerja yang baik, tak akan terpilih di periode berikutnya.

Hal ini menunjukkan bahwa seorang kepala daerah perlu menunjukkan kinerja positif dan hasil kerjanya dirasakan betul oleh masyarakat.

Termasuk kerja seorang kepala daerah dalam mengelola keberagaman di daerah tersebut.

"Jadi awalnya mungkin mereka terpilih ketika menggunakan sentimen keagamaan, sentimen etnis dan sebagainya. Tapi term berikutnya ketika mencalonkan diri lagi, kinerjanya jeblok, tidak kepilih," kata Yenny.

Kompas TV Jemaat Gereja Bagi-Bagi Takjil Untuk Berbuka Puasa


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com