Ganjar Harap "Kompas TV" Jadi Televisi Referensi Pilkada Serentak 2018

Kompas.com - 19/10/2017, 20:22 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menhadiri peluncuran Rumah Pilkada Kompas TV di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (19/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menhadiri peluncuran Rumah Pilkada Kompas TV di Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (19/10/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadir dalam peluncuran program "Rumah Pilkada 2018" oleh Kompas TV di gedung Menara Kompas, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Ganjar pun menyampaikan harapannya agar Kompas TV bisa menjadi televisi referensi Pilkada Serentak 2018.

"Harapan saya, ini akan jadi televisi referensi masyarakat pada pilkada, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat pilkada," kata Ganjar.

"Perlu disampaikan profil kandidat, gagasan-gagasannya, komunikasinya, sehingga masyarakat punya referensi memilih," ujar dia.

Apalagi, kata dia, biasanya banyak kampanye hitam di dunia maya yang berhamburan selama masa Pilkada.

"Banyak kampanye di dunia digital, media sosial, hoaks SARA," ucap politisi PDI Perjuangan tersebut.

(Baca juga: Sambut Pilkada 2018, "Kompas TV" Luncurkan Program Rumah Pilkada)

Tak hanya itu, Ganjar juga berharap, masyarakat bisa teredukasi dengan tayangan pilkada di KompasTV.

"Mudah-mudahan Kompas TV bisa memberi edukasi, masyarakat tahu. Jadi demokrasi asyik, sejuk dan cerdas," kata Ganjar.

Program "Rumah Pilkada" diluncurkan Kompas TV dalam acara "Rosi" pada Kamis (19/10/2017) pukul 19.30 WIB.

Acara tersebut disiarkan langsung dengan dipandu Pemimpin Redaksi KompasTV, Rosianna Silalahi. Selain itu, ada juga pembawa acara spesial, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X