Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Kalau Ada Buruh Tiongkok, Ya Memang Harus Masuk

Kompas.com - 18/10/2017, 11:48 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat dan media tidak perlu meributkan jika ada pekerja Tiongkok yang masuk ke Indonesia dan bekerja di sejumlah proyek.

Apalagi, jika proyek tersebut merupakan investasi dari Negeri Tirai Bambu tersebut.

Ia mencontohkan, sejumlah proyek yang dibangun di Kawasan Industri Konawe, Sulawesi Tenggara.

Luhut mengakui, ada sejumlah pekerja dari Tiongkok yang akan menggarap proyek tersebut.

"Kalau ada buruh Tiongkok yang masuk, memang harus masuk. Dia taruh duit dia," kata Luhut dalam jumpa pers 3 tahun Jokowi-JK, di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Baca: Investasi China di Infrastruktur Jalan Raya

"Jadi jangan bikin berita yang sesat. Dia mau investasi yang besar, 1,2,3 miliar dollar AS. Dia harus yakin bahwa semua on time (selesai tepat waktu). Nah, skill pegawai kita enggak punya. Untuk bisa on time," ujar dia.

Luhut mencontohkan, proyek pembangkit listrik 200 megawatt di Kawasan Industri Morowali.

Proyek tersebut selesai dalam waktu 24 bulan karena melibatkan buruh Tiongkok. Setidaknya, kata dia, ada 1.500 buruh Tiongkok dari total 15.000 orang yang bekerja di sana.

"24 bulan selesai, kita belum mampu," ujar Luhut.

Meski demikian, Luhut menekankan, kewajiban para investor untuk melakukan alih pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena itu, investor harus membangun politeknik untuk mendidik masyarakat sekitar.

"Setelah 3 tahun (proyek berjalan), ke 5 tahun, maka jumlah buruh asing turun drastis," ucap Luhut.

Luhut juga mengingatkan, selama ini pegawai di PT Freeport Indonesia di Papua, masih banyak diisi oleh orang Amerika Serikat.

Oleh karena itu, masuknya pekerTja tiongkok ke proyek-proyek investasi perusahaan China bukan hal yang aneh.

"Jangan diplesetin Tiongkok invasi Indonesia, kampungan itu. Jangan nyebar berita yang enggak benar," kata Luhut.

Kompas TV Negosiasi antara pemerintah dan Freeport masih alot meski kesepakatan perubahan status dan divestasi saham sudah disepakati.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com