Selasa Besok, KPK Lelang Harta Milik Terpidana Kasus Simulator Budi Susanto

Kompas.com - 16/10/2017, 14:54 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) III akan melelang barang rampasan negara milik Budi Susanto, Selasa (17/10/2017) besok.

Budi, yang pernah menjabat sebagai Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA), merupakan terpidana kasus korupsi proyek simulator SIM roda dua dan roda empat.

Hakim memvonis delapan tahun penjara karena menilai Budi terbukti terlibat dalam kasus tersebut.

Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan rencana pelelangan tersebut.

"(Milik) Budi Susanto," kata Febri saat dikonfirmasi, Senin (16/10/2017).

Pada lelang kali ini ada dua obyek yang akan dilelang.

Pertama, tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelapa Gading, Jakarta Utara yang luasnya sekitar 153 meter persegi. Adapun, harga limitmya sebesar Rp 17.368.000.000.

Untuk mengikuti lelang, para peserta harus memberikan uang jaminan lelang Rp 3,48 miliar.

Kedua, tanah dan bangunan di daerah Pulo Gadung, Jakarta Timur yang luasnya sekitar 162 meter persegi. Adapun, harga limitnya Rp 1.797.600.000.

Untuk mengikuti lelalng, maka para peserta harus menyerahkan uang jaminan Rp 360 juta.

Penawaran dilakukan dengan mekanisme open bidding melalui www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.

"Sejak berita lelang diterbitkan, calon peserta lelang dapat melihat objek yang akan dilelang," kata dia.

Mengenai informasi lebih lanjut, publik dapat mengakses website resmi KPK, yakni https://www.kpk.go.id

Ketua Majelis Hakim Amin Ismanto dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (16/1/2014), menyatakan bahwa Budi terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUH Pidana juncto Pasal 65 Ayat 1 KUH Pidana.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan Budi tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi. Pertimbangan yang meringankan, Budi berlaku sopan di persidangan.

Adapun perbuatan Budi disebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 121,830 miliar berdasarkan perhitungan dari BPK RI.

Kompas TV Dari sederet mobil barang sitaan KPK yang dilelang hari ini (22/9), mobil Jeep Wrangler terjual dengan harga tertinggi senilai Rp 460 juta.




Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X