Survei Indikator: Mayoritas Merasa Makin Sulit Beli Kebutuhan Pokok dan Cari Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih mendapatkan rapor merah di sejumlah sektor ekonomi.

Rapor merah ini berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017.

Dalam hal membeli kebutuhan pokok, misalnya. Sebanyak 43 persen responden merasa semakin berat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.

Hanya 18 persen yang menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin ringan dibanding tahun lalu.

(baca: Survei Indikator: 68,3 Persen Puas dengan Kinerja Jokowi-JK)

Selain itu, responden juga merasa pengangguran di Indonesia saat ini semakin banyak dibanding tahun lalu.

Sebanyak 50 persen responden menjawab bahwa pengangguran makin banyak. Hanya 20 persen yang menjawab makin berkurang.

Sebanyak 54 responden juga merasa mencari pekerjaan makin sulit. Hanya 14 persen responden yang merasa mencari pekerjaan semakin mudah.

(baca: Survei SMRC: Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Kepuasan Publik Capai 68 Persen)

Kemudian, sebanyak 42 persen responden juga menilai orang miskin di Indonesia semakin banyak. Hanya 24 persen yang menjawab makin berkurang.

"Di isu-isu ini masih lebih banyak yang menilai tidak ada perubahan atau bahkan semakin negatif," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei di kantornya, di Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Di sisi lain, sejumlah sektor mendapatkan penilaian cukup baik dari masyarakat. Misalnya, dalam masalah kebutuhan berobat, sebanyak 41 persen responden merasakan makin ringan.

Hanya 26 responden yang merasa kebutuhan berobat makin berat.

Selain itu, sebanyak 38 persen responden juga merasa semakin ringan untuk bisa menempuh pendidikan. Hanya 29 persen yang menyatakan makin berat.

Secara total, masyarakat yang puas terhadap kinerja Jokowi-JK masih mencapai 68,3 persen.

Meski cukup tinggi, namun tingkat kepuasan ini stagnan jika dibandingkan dengan survei yang sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya.

Burhanuddin menilai, pemerintahan Jokowi-JK harus bekerja lebih keras lagi, terutama dalam sektor ekonomi.

"Masalah paling mendesak yang berkaitan dengan kepentingan warga umumnya, di manapun, terkait dengan masalah ekonomi," kata Burhanuddin.