Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Tahun Pemilu, Jokowi Minta Polri Petakan Sumber-sumber Provokasi

Kompas.com - 09/10/2017, 13:33 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Polri untuk benar-benar mempersiapkan pengamanan penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 sejak sekarang.

Hal itu disampaikan Jokowi di Akademi Kepolisian RI, Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10/2017).

"Jadi menjelang Pilkada 2018, juga menuju Pemilu 2019 pengamanan harus betul-betul dipersiapkan secara detil," kata Jokowi.

Pengamanan yang dimaksud Jokowi adalah termasuk pemetaan potensi friksi atau konflik yang rawan terjadi setiap penyelenggaraan pesta demokrasi.

"Pemetaan potensi friksi itu harus punya sehingga preventif bisa dilakukan," kata mantan Wali Kota Solo itu.

Jokowi juga meminta Polri untuk memetakan secara detiil sumber-sumber provokasi yang biasanya menebar fitnah jelang tahun Pemilu.

"Sumber-sumber yang yang kita perkirakan akan memprovokasi juga harus dipetakan secara detil. Siapa dan akan melakukan apa, intelijen kita harus punya data komplet mengenai ini," kata Jokowi.

Sebab, lanjut Jokowi, jangan sampai Polri hanya menjadi pemadam kebakaran atas masalah yang terjadi karena provokasi pihak-pihak tertentu.

"Jangan sampai sudah kejadian kita bingung mencari air untuk memadamkan. Pencegahan lebih baik, dan menyiapkan alternatif solusi. Harus plan A, B, C. Harusnya sudah terbiasa dengan rancangan seperti itu," ujar Jokowi.

Kompas TV Di Sulawesi Selatan, KPU resmi memulai proses pemilihan kepala daerah serentak.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com