Ketua Pengadilan Tinggi Manado Kena OTT KPK, Dunia Peradilan Masih Bobrok

Kompas.com - 08/10/2017, 16:04 WIB
Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas Feri Amsari Kompas.com / Dani PrabowoPeneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas Feri Amsari
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari, menilai kasus dugaan suap yang menjerat Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono, semakin memperkuat argumen bahwa dunia peradilan belum bersih.

"Pertama memang ini semakin memperkuat pendapat bahwa dunia peradilan kita bobrok," kata Feri, kepada Kompas.com, saat dimintai tanggapannya, Minggu (8/10/2017).

Dia melanjutkan, Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi yudikatif perlu untuk merefleksikan diri kembali. Mahkamah Agung diminta untuk melakukan pembenahan dengan cepat untuk mengembalikan kembali kepercayaan publik.

Hilangnya kepercayaan publik kepada dunia peradilan akan berdampak negatif. Publik nantinya bisa saja mengambil cara-cara di luar pengadilan untuk menyelesaikan suatu persoalan.

"Peradilan mungkin saja akan ditinggalkan sebagai ruang untuk mencari keadilan, mungkin masyarakat akan mencari cara-cara yang berbeda untuk menemukan rasa keadilan dan itu tidak baik kalau kemudian publik main hakim sendiri," ujar Feri.

(Baca: OTT Hakim dan Politisi Golkar, KPK Amankan 64.000 Dollar Singapura)

Mahkamah Agung, kata Feri, saat ini sedang melakukan seleksi para hakim. Ia berharap seleksi itu harus diperketat. MA juga mesti menjauhkan perspektif bahwa seleksi hakim hanya "drama" untuk menemukan hakim-hakim jahat baru.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi memang mahkamah agung harus mampu membuktikan mekanisme proses seleksi berjalan dengan benar dan mampu menemukan hakim-hakim terbaik," ujar Feri.

Pihaknya meminta KY sesuai kewenangannya diberikan ruang yang cukup untuk terlibat dalam menyeleksi para hakim. Setelah diseleksi KY, kemudian kemampuan hakim itu bisa diuji kembali oleh MA.

"Jadi seleksinya dilakukan oleh KY, pada tingkatkan akhir MA yang menguji apakah betul-betul mampu sebagai hakim yang baik. Dengan begitu, harapannya hakim yang diseleksi itu menjadi hakim yang jauh dari yang kita anggap sebagai mafia peradilan," ujar Feri.

Berkaca dari kasus ini, dia menilai ada masalah di KY dalam melaksanakan kewenangan untuk mengawasi hakim. Pertama soal kewenangan yang dibatasi, kemudian MA yang dinilai belum maksimal bekerja sama dengan KY dalam melakukan pengawasan, dan masalah di internal KY itu sendiri.

(Baca: Hakim PT Manado yang Ditangkap KPK Belum Pernah Buat LHKPN)

Kalaupun kewenangan KY terbatas, Feri menilai lembaga tersebut seharusnya lebih kreatif dalam menjalankan tugas. Ia mengatakan, ada lembaga lain yang kewenangannya lemah tetapi karena punya kreativitas, lembaga itu justru menjadi kuat.

"KPK itu sebenarnya faktanya lemah. (Karena) Kewenangannya yang bergantung pada institusi lain, (seperti) pemilihan ketuanya yang juga oleh lembaga politik (DPR). Tapi daya kreativitas kelembagaannya itu luar biasa. Sehingga kemudian langkah-langkah itu diterima publik baik," ujar Feri.

"Nah KY tidak ada semangat kreativitas dalam menjalankan kewenangannya. Lebih banyak mengeluh dan tidak bergerak," tambah dia lagi.

Mestinya, lanjut Feri, walaupun kewenangannya terbatas kalau KY mau mengumumkan hakim apa aja yang bermasalah atau misalnya Mahkamah Agung tidak ingin berbenah, tentu publik akan merespons atas pandangan KY itu.

"Tapi KY tidak banyak bergerak saya melihat semangat KY itu lebih pada adminstratif," ujar dia.

(Baca: KY Tak Heran Ada Oknum Peradilan Kembali Ditangkap KPK)

Seperti diketahui, Sudiwardono diduga menerima sejumlah uang dari politisi Partai Golkar, Aditya Moha.

Pemberian suap tersebut diduga untuk mempengaruhi putusan banding atas kasus korupsi Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Boolang Mongondow dengan terdakwa Marlina Mona Siahaam, ibu Aditya Moha, yang menjabat sebagai Bupati Bolaang Mongondow periode 2001-2006 dan 2006-2011.

KPK telah menetapkan Aditya Moha dan Sudiwardono sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ini.

Sebagai tersangka penerima suap, Sudiwardono disangkakan Pasal 12 Huruf a atau b atau c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.