Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Polemik Senjata, Panglima TNI Siap Hadiri Rapat Gabungan di DPR

Kompas.com - 06/10/2017, 23:56 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I dan Komisi III DPR RI berencana melaksanakan rapat kerja gabungan bersama TNI dan Polri untuk mengklarifikasi soal polemik senjata yang menjadi perhatian beberapa hari terakhir. 

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku siap menghadiri rapat gabungan tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada undangan dari DPR soal rapat itu.  

"Belum ada. Saya sebagai Panglima TNI, Komisi I panggil, DPR panggil ya saya harus patuh, hadir," kata Gatot, di Gedung Pusat Dakwah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Gatot juga mengaku selalu berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengenai polemik senjata ini. Ia menyebut hubungannya dengan Tito baik-baik saja.

"Saya tiap hari ketemu kok sama Kapolri," ujar Gatot.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengatakan bahwa rapat gabungan rencananya melibatkan Komisi I dan III sebagai mitra kerja dua institusi tersebut.

Rapat gabungan dinilai perlu dilakukan agar polemik di masyarakat tidak terus menerus menjadi perdebatan.

Jika rapat gabungan tersebut jadi terlaksana, kata Sudding, maka hal-hal yang akan didalami mulai dari proses pengadaan senjata, jenis senjata, hingga pengawasannya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Fadli Zon mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi I dan III untuk membicarakan lebih lanjut soal kemungkinan rapat gabungan tersebut.

Kompas TV Menko Polhukam Gelar Rapat Koordinasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com