Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kriteria Ideal Pendamping Jokowi pada Pilpres 2019

Kompas.com - 06/10/2017, 08:35 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengungkapkan kriteria mengenai sosok ideal untuk mendampingi Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Lalu seperti apa sosok yang ideal menjadi pendamping Jokowi tersebut?

"Yang ideal mungkin orang luar Jawa. Karena dia (Jokowi) kan orang Jawa. Misalnya dari kalangan yang di-respect (dihormati) dari kalangan Islam," kata Djayadi di kantornya, Kamis (5/10/2017).

Lebih detail, Djayadi menyebut sosok tersebut idealnya masih mirip dengan pasangan Jokowi saat ini, yakni Jusuf Kalla. Bahkan, menurut dia, bisa juga dari kalangan militer.

"Mirip Pak JK dan mungkin dari kalangan militer bisa juga. Karena Jokowi dianggap tidak kuat di situ. Jadi bisa saja kalau menggandeng calon dari itu," kata dia.

(Baca juga: Survei SMRC: Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi, Kepuasan Publik Capai 68 Persen)

Djayadi menuturkan, persepsi publik masih menganggap bahwa sosok pemimpin yang kuat berasal dari kalangan militer. Sedangkan Jokowi bukan termasuk di dalamnya.

"Jokowi kan dianggap oleh banyak orang pemimpin yang tidak begitu kuat. Pemimpin yang kuat dan tegas biasanya dianggap berasal dari kalangan militer," ujar dia.

Lalu bagaimana jika Jokowi dipasangkan dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo?

Menurut Djayadi, hal tersebut bagus saja. Alasannya, duet Jokowi-Gatot akan bisa memecah suara Prabowo Subianto. Namun, itu pun jika Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga maju dalam Pilpres 2019 mendatang.

"Ada kemungkinan (Jokowi-Gatot) menggerus suara Prabowo. Meski kita belum tahu seberapa banyak atau paling tidak orang yang belum memilih bisa ditarik dengan Gatot kalau dia berpasangan dengan Jokowi," tutur dia.

(Baca juga: Masuk dalam Survei SMRC, Bagaimana Elektabilitas Gatot Nurmantyo?)

Survei yang dilakukan SMRC tersebut terkait kecenderungan dukungan politik setelah tiga tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin. Survei tersebut digelar pada 3-10 September 2017.

Responden survei adalah seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Dari populasi itu dipilih secara acak atau multistage random sampling dari 1.220 responden. Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.057 atau 87 persen.

Margin of error rata-rata dari survei dengan ukuran sampel tersebut sebesar ± 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara telah dilatih.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara acak sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih atau spot check.

Berikut hasil survei yang dilakukan SMRC, mengenai siapa yang akan dipilih sebagai Presiden jika Pilpres digelar sekarang:

1. Jokowi 38,9 persen.
2. Prabowo 12,0 persen.
3. Susilo Bambang Yudhoyono 1,6 persen
4. Anies Baswedan 0,9 persen.
5. Basuki Tjahaja Purnama 0,8 persen.
6. Jusuf Kalla 0,8 persen
7. Hary Tanoe 0,6 persen.
8. Surya Paloh 0,3 persen.
9. Agus Yudhoyono 0,3 persen.
10. Ridwan Kamil 0,3 persen.
11. Gatot Nurmantyo 0,3 persen.
12. Mahfud MD 0,3 persen.
13. Tuan Guru Bajang 0,2 persen.
14. Chairul Tanjung 0,2 persen.
15. Sri Mulyani 0,1 persen.
16. Patrialis Akbar 0,1 persen.
17. Megawati Soekarnoputri 0,1 persen
18. Soekarno 0,1 persen.
19. Tommy Soeharto 0,1 persen.
20. Gus Dur 0,1 persen.
21. Wiranto 0,1 persen.
22. Risma 0,1 persen.
23. Tidak jawab/rahasia 41,9 persen.

Kompas TV Presiden Jokowi mengatakan ke depannya pemerintah ingin syarat pencalonan presiden bisa lebih sederhana.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com